Oleh : Hasbi Ash-siddiqi Jurusan Sastra Minangkabau*)
HARIANINDONESIA.ID – Hukum merupakan bentuk aturan-aturan yang ditetapkan suatu kelompok masyarakat dengan tujuan untuk menertibkan yang mana jika melanggar akandiberikan sanksi-sanksi. Peran sebuah hukum hadir di tengah masyarakat sangatlah membantu karena dengan hadirnya sebuah hukum maka masyarakat akan lebih teratur dalam bertindak dan lebih berhati-hati.
Hukum memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan sistem peradilan yang efisien dan adil menjadi semakin mendesak. Artikel ini membahas pentingnya hukum dalam konteks masyarakat modern. Fungsi utama hukum salah satunya adalah menjaga ketertiban. Dengan adanya hukum maka tingkah laku masyarakat dapat diatur dan diarahkan menurut norma yang berlaku.
Hal ini membantu mencegah konflik dan kekacauan yang dapat mengganggu stabilitas sosial.Selain itu, hukum berperan dalam menjamin keadilan. Berkat sistem hukum yang adil, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini adalah prinsip dasar untuk menjaga keadilan sosial dan menghindari diskriminasi.
Namun, untuk mencapai tujuan ini, diperlukan juga penghormatan terhadap hukum Komunitas. Kepatuhan ini dapat dikembangkan melalui sosialisasi dan pendidikan tentang pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, sistem hukum yang transparan dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat juga dapat meningkatkan penegakan hukum.
Di era digital ini, tantangan dalam menjamin ketertiban dan keadilan semakin kompleks. Perkembangan teknologi mempengaruhi banyak bidang kehidupan, termasuk hukum. Oleh karena itu, sistem hukum harus beradaptasi dan berinovasi agar tetap relevan dan efektif dalam perubahan zaman. Dalam penjalanan sistemnya terdapat beberapa jenis hukum seperti,
Hukum Publik : Hukum publik mencakup aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu dan negara atau pemerintah. Hal ini mencakup hukum konstitusional, administratif, pidana, dan internasional.
Hukum Privat : Hukum privat mengatur hubungan antara individu atau badan swasta. Hal ini mencakup hukum perdata, yang mencakup segala hal mulai dari kontrak hingga warisan, dan hukum komersial, yang menangani aspek hukum dalam menjalankan bisnis.
Hukum Pidana : Hukum pidana berkaitan dengan pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan hukuman pidana seperti penjara, denda, atau hukuman lainnya. Tujuan hukum pidana adalah untuk mengendalikan ketertiban sosial dan menghukum penjahat.
Konstitusi : Konstitusi mengatur struktur, operasi dan kekuasaan administrasi negara. Peraturan ini menetapkan batasan kekuasaan pemerintah serta hak dan tanggung jawab warga negara.
Hukum Administratif : Hukum Administratif mengacu pada peraturan dan prosedur yang mengatur kegiatan administratif negara, termasuk pengaturan kewenangan, keputusan administratif, dan kewenangan administratif.
Hukum perdata : Hukum perdata memuat aturan-aturan mengenai hubungan antar individu, termasuk kontrak, properti, warisan, dan kewajiban perdata lainnya.
UUPT :
UUPT memuat peraturan-peraturan mengenai kegiatan usaha, antara lain pendirian usaha, usaha, persaingan usaha, dan transaksi usaha lainnya.
Hukum Internasional: Hukum internasional adalah aturan yang mengatur hubungan antar negara, organisasi internasional, dan individu dalam konteks internasional. Hal ini mencakup hukum perang, hukum diplomatik, dan hukum lingkungan hidup internasional.
Ini adalah beberapa jenis hukum yang umum dikenal. Masing-masing undang-undang mempunyai ruang lingkup dan asas yang berbeda-beda, namun terdapat satu hukum yang berlaku di setiap daerah di Indonesia yaitu Hukum adat.
Hukum adat telah menjadi bagian integral dari masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Meskipun Indonesia telah mengadopsi sistem hukum modern berdasarkan hukum Barat, hukum adat tetap memainkan peran penting dalam menjaga keragaman budaya dan menjamin keadilan di tingkat lokal.
Dalam esai ini, kami membahas peran dan pentingnya hukum adat dalam konteks masyarakat Indonesia.Hukum adat mengacu pada seperangkat aturan, norma, dan prosedur hukum yang telah berkembang dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat tertentu. Ini mencakup aturan-aturan yang mencakup berbagai bidang kehidupan seperti pertanian, perkawinan, warisan dan penyelesaian perselisihan. Hukum adat seringkali berakar pada nilai-nilai budaya dan tradisi setempat.
Hukum adat berperan penting dalam menjaga keharmonisan dan keadilan di tingkat lokal. Salah satu peran utamanya adalah sebagai sarana melestarikan dan melestarikan budaya dan tradisi lokal. Dengan bantuan hukum adat, nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun temurun tetap dapat dilestarikan dan dilestarikan.Selain itu, hukum adat berperan dalam menyelesaikan konflik dan perselisihan. di tingkat lokal.
Dalam masyarakat Indonesia yang heterogen, terdapat tradisi dan adat istiadat yang berbeda-beda, dan hukum adat membantu menyelesaikan perselisihan yang muncul dengan mengacu pada nilai dan norma yang diterima oleh masyarakat setempat.
Hukum adat juga berperan dalam menjaga ketertiban dan sosial. memesan. Di banyak komunitas tradisional di Indonesia, hukum adat merupakan dasar administrasi sosial dan ekonomi. Misalnya, dalam sistem pertanian tradisional, hukum adat mengatur penggunaan tanah dan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan.Meskipun hukum adat memegang peranan penting, hukum adat menghadapi berbagai tantangan di zaman modern.
Globalisasi, urbanisasi, dan modernisasi membawa perubahan dalam cara berpikir dan gaya hidup masyarakat, yang terkadang bertentangan dengan nilai-nilai dan tradisi hukum adat.Selain itu, terdapat tantangan dalam mengadaptasi hukum adat dengan hukum nasional. sistem. . Terkadang hukum adat bertentangan dengan peraturan nasional atau tidak diakui secara formal, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan konflik hukum yang dapat merugikan masyarakat lokal.Namun, perubahan zaman juga menawarkan peluang bagi kebangkitan hukum adat.
Banyak komunitas lokal dan organisasi non-pemerintah berupaya memperkuat dan melestarikan hukum adat dalam konteks saat ini. Pendekatan ini menyiratkan pemutakhiran aturan-aturan common law sesuai dengan kebutuhan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisional yang mendasarinya.
Secara umum, common law memainkan peran yang sangat penting dalam melestarikan keanekaragaman budaya dan memastikan keadilan. di tingkat lokal dalam masyarakat Indonesia. Meski menghadapi berbagai tantangan, hukum adat tetap penting dan berfungsi sebagai alat untuk melestarikan identitas budaya dan menyelesaikan konflik secara adil. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus mendukung dan memperkuat hukum adat sebagai bagian dari warisan budaya bangsa Indonesia.
Dalam artikel memuat informasi mengenai naskah hukum adat jawa yang sudah dikemukan dalam buku Saduran Raffles Naskah Kitab hukum dan Rekayasa Sosial Jawa. Dalam buku ini menjelaskan mengenai isi dari naskah kitab hukum adat di jawah yaitu Teks-teks yang memuat aturan-aturan hukum, norma-norma sosial, dan nilai-nilai budaya yang menjadi landasan penyelenggaraan kehidupan masyarakat Jawa pada masa itu. Raffles memahami pentingnya memahami hukum adat setempat dalam mengelola wilayah Jawa yang dikuasainya.
Dalam bukunya, Raffles menekankan beberapa aspek hukum adat Jawa seperti perkawinan, warisan, kepemilikan tanah, dan penyelesaian sengketa. Ia juga membahas tentang struktur hierarki sosial masyarakat Jawa, di mana hukum adat memegang peranan penting dalam menentukan status dan peran individu dalam masyarakat.
Selain itu, Raffles mendalami hubungan antara hukum adat Jawa dengan pemerintah kolonial Belanda. sistem yang dianutnya. Ia menilai bagaimana hukum adat Jawa dapat diintegrasikan atau disesuaikan dengan sistem hukum kolonial untuk mencapai tujuan administratif dan politik tertentu.
Isi dari buku ini juga sejalan dengan jurnal yang terbit pada tahun (2019) dengan judul “PEMBAGIAN WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT JAWA (Studi Komparasi)” yang diteliti oleh Agus Wantaka, Abdul Rosyid, Eka Sakti Habibullah yang terbit dalam Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah. Jurnal ini menjelaskan mengenai perbedaan yang terjadi dalam pembagian warisan dalam hukum islam dan hukum adat jawa.
Pembagian harta warisan merupakan bagian penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Indonesia. Dua sistem hukum yang berpengaruh signifikan terhadap pembagian warisan adalah hukum Islam dan hukum adat Jawa. Dalam jurnal ini dibahas hasil studi perbandingan pembagian warisan dari perspektif dua sistem hukum. Al Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Prinsip utamanya adalah warisan harus dibagikan secara adil kepada para ahli waris sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
Dalam hukum Islam, ahli waris utama adalah suami, istri, anak, orang tua, dan saudara kandung.Selain itu, hukum Islam juga mengatur pembagian warisan kepada setiap ahli waris yang dapat berbeda-beda menurut jenis kelamin dan jenis kelamin. Misalnya, anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dibandingkan anak perempuan, dan laki-laki mendapat bagian lebih besar dibandingkan perempuan.Sebaliknya, hukum adat Jawa didasarkan pada tradisi dan nilai budaya lokal masyarakat Jawa. Pembagian warisan dalam hukum adat Jawa seringkali dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti status sosial, jenis kelamin, dan hubungan keluarga (Wantaka, 2019).
Keluarga dan masyarakat setempat memegang peranan penting dalam proses pembagian harta warisan.Menurut hukum adat Jawa, pembagian harta warisan dapat didasarkan pada asas keadilan dan kekompakan sosial, yang mengutamakan kepentingan keluarga dan masyarakat. komunitas adalah yang utama. Pada saat yang sama, aturan tertentu mengenai pembagian warisan mungkin berbeda dari satu daerah ke daerah atau desa lainnya.
Dalam studi banding ini, peneliti menganalisis prinsip dan praktik pembagian warisan dalam hukum Islam dan Jawa. Meski sama-sama bertujuan untuk menjaga keadilan dan keutuhan ahli waris, namun terdapat beberapa perbedaan penting di antara keduanya. Perbedaan utama terletak pada aturan, hubungan distribusi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pewarisan. Hukum Islam memiliki aturan yang lebih tepat dan rinci, sedangkan hukum adat Jawa umumnya lebih fleksibel dan terbuka terhadap interpretasi lokal.
Pada jurnal lainnya yang membahas hukum adat Jawa terutama di bidang perkawinan seperti jurnal yang diteliti oleh Fahmi kamal dalam Jurnal Khasanah Ilmu dengan judul “ PERKAWINAN ADAT JAWA DALAM KEBUDAYAAN INDONESIA” (Kamal, 2014).
Sejarah panjang pernikahan adat Jawa memberikan landasan yang kuat untuk memahami keberagaman budaya Indonesia. Dari dulu hingga sekarang, pernikahan adat Jawa telah menjadi simbol kebersamaan, persatuan dan keharmonisan masyarakat Jawa dan Indonesia pada umumnya. Majalah ini mengulas secara mendalam berbagai aspek pernikahan adat Jawa yang mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan di Indonesia.
Salah satu topik terpenting yang dibahas dalam majalah ini adalah tradisi dan upacara pernikahan adat Jawa. Tahapan seperti lamaran, siraman, midodaren, akad nikah, dan upacara pernikahan dijelaskan secara detail beserta makna simbolis dari masing-masing tradisi (Kamal, 2014). Pembaca diperkenalkan dengan keindahan dan kerumitan upacara pernikahan adat Jawa yang memberikan warna khas budaya Indonesia.Tidak hanya menjelaskan proses upacaranya, majalah ini juga membahas tentang peran dan norma sosial dalam pernikahan adat Jawa.
Peran keluarga, masyarakat dan agama dalam pembentukan dan pemeliharaan tradisi pernikahan adat Jawa terekspresikan dengan jelas. Hal ini memperkuat pemahaman tentang betapa eratnya kaitan perkawinan adat Jawa dengan struktur sosial dan nilai-nilai budaya Indonesia.Namun, artikel ini juga mengeksplorasi tantangan dan perubahan yang dihadapi lembaga perkawinan adat Jawa dalam konteks kontemporer. Dampak globalisasi, perubahan nilai budaya, dan permasalahan sosial ekonomi mempengaruhi pernikahan adat masyarakat Jawa.
Meski demikian, pernikahan adat Jawa tetap relevan dan kuat untuk menjaga identitas budaya Indonesia.Pernikahan adat Jawa lebih dari sekedar upacara, namun memiliki pengaruh yang luas terhadap seluruh budaya Indonesia. Identitas budaya, seni, sastra, dan aspek kehidupan budaya Indonesia lainnya dipengaruhi oleh tradisi pernikahan tradisional Jawa. Jurnal ini mengupas secara mendalam dampak perkawinan adat Jawa terhadap kekayaan budaya Indonesia dan memperkaya pemahaman kita terhadap keberagaman budaya tanah air.
Bisa disimpulkan bahwa dari kedua wacan jurnal tersebut sangat berbeda dengan penjabaran yang dikemukakan oleh Stamford Raffles, karena buku tersebut memiliki isi pikiran dari Raffles sendiri yang juga di dalamnya mengandung aspek-aspek kolonial sehingga dengan penggambaran di masyarakat jawa asli tentu berbeda walaupun Raffles ingin mendekati masyarakat dengan menerapkan hukum adat Jawa tetapi Raffles juga ingin mendudukin wilayah tersebut.
*) Penulis adalah Mahasiswa Jurusan Sastra Minangkabau FISIP Universitas Andalas Padang
