Kepala desa dan perangkat berdemo di depan gedung DPR. Mereka menuntut RUU Desa segera disahkan paling lambat 5 Desember 2023.
Harianindonesia.id – Jakarta, Ribuan Kepala Desa dan Aparat Desa dari seluruh Indonesia yang mengatasnamakan Desa Bersatu berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Kamis (23/11/2023). Mereka menuntut segera disahkannya UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
Mereka di antaranya dari organisasi Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) dan Parade (Persatuan Rakyat Desa) Nusantara.
Perwakilan dari Sumatra Selatan mengancam akan menutup pelayanan kepada masyarakat kalau tuntutan mereka tidak dipenuhi.
Mereka kompak mengenakan seragam cokelat. Ada juga yang mengenakan kemeja putih bertuliskan ‘Apdesi’ di bagian punggung.
Dua mobil komando terparkir di Jalan Gatot Soebroto tepat di depan kompleks parlemen. Akibatnya, Jalan Gatot Subroto ke arah Slipi pun ditutup.
Tampak spanduk dibentangkan di pagar gedung DPR. Di salah satu spanduk, mereka menolak tugas perbantuan di Pemilu 2024 jika RUU Desa tak disahkan sebelum tenggat waktu yang mereka tentukan.
Desa menuntut Revisi UU Desa disahkan 5 Desember 2023,” tulis salah satu spanduk yang terpasang.
Beberapa di antara organisasi kelompok desa yang tergabung dalam Desa Bersatu ialah DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI), dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS).
DPR melalui rapat paripurna pada Juli lalu telah mengesahkan RUU Desa sebagai RUU inisiatif DPR.
Fraksi di DPR menyetujui semua poin dalam revisi UU. Beberapa poin yang menjadi sorotan di antaranya perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam menjadi sembilan tahun dalam tiga periode.
Lalu, usulan kenaikan dana desa menjadi 20 persen. Kemudian, penghapusan pemilihan lawan kotak kosong bagi calon tunggal menjadi aklamasi melalui musyawarah mufakat. Selanjutnya, RUU Desa akan dibahas bersama pemerintah.
( Tri )
