TAMIANG LAYANG – Pendapatan Belanja Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Timur (Bartim) Provinsi Kalimantan Tengah hingga tanggal 30 September tahun 2020 sudah mencapai 72,98 persen dari yang ditargekan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (KBPKAD) Bartim, Misnohartaku SE. M. Ec. Dev, kepad awak media mengatakan bahwa untuk pendapatan dari yang ditargetkan Rp. 832, 4 milyar, terealisasi sampai dengan tanggal 30 september 2020 telah mencapai Rp. 607,4 milyar, atau mencapai 72,98 persen, ucapnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (08/10/2020).
Kemudian ucap Misnohartaku, belanja dari yang ditargetkan Rp. 855,5 milyar, telah terealisasi Rp. 485 milyar atau 56,7 persen per 30 september ini, akan tetapi dalam minggu-minggu ini ada lagi tambahan belanja, terangnya.
Lanjutnya, pada perubahan anggaran sebagian besar sudah kita sesuaikan, pihaknya optimis semoga target pendapatan sampai bulan desember yang akan datang tercapai sepenuhnya, karena sudah banyak berkurang dari target, baik itu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pendapatan transfer dari pemerintah pusat, jelasnya.
Sementara anggaran dari pemerintah pusat yang disalurkan untuk pemerintah daerah mengalami perubahan dan pengurangan anggaran, sehingga kita melakukan Repocuing anggaran, kenapa karena semua itu disebabkan oleh pandemi Covid – 19 yang ngetren seluruh Indonesia.
Sedangkan, untuk PAD Bartim pada anggaran murni Rp. 88 milyar, sementara pada anggaran perubahan berkurangi menjadi Rp. 69,2 milyar, yang sudah tercapai Rp. 37,9 milyar atau 54,75 persen.
Misnohartaku menambahkan, bahwa di Bartim telah mendapat tambahan Dana Insentif Daerah (DID), tambahan dari pemerinta pusat sebesar Rp. 15,6 milyar.Kemudian dana tersebut dibagikan kepada enam SKPD, guna untuk penanganan Covid -19, yakni untuk pemulihan ekonomi, penanganan kesehatan dan bantuan sosial bagi masyarakat di Bartim.
Adapun enam SKPD yang mendapat dana tambahan tersebut adalah Dinas Perikanan Rp. 1,5 milyar, Dinas Pertanian 2,5 milyar, Dinas Ketahanan Pangan Rp. 700 Juta, Dinas Kesehatan Rp. 3,2 milyar, RSUD Tamiang Layang Rp. 4,9 milyar dan Dinas Sosial Rp. 2,5 milyar, terangnya. (Snn).
