kredit foto: FSP Kerah Biru
Jakarta – Ketua Bidang Ekonomi dan Bisnis Federasi Serikat Pekerja Kerah Biru, Marta Uli Emmelia, soroti banyaknya kasus Pinjaman Online (Pinjol) yang semakin meresahkan masyarakat. Kemudahan dalam mendapatkan pinjaman melalui daring dengan penawaran bunga rendah, justru semakin menjerat masyarakat, ditambah kalau terlambat dalam membayar masyarakat itu bakal diteror. Kondisi tersebut akibat kurangnya literasi keuangan pada masyarakat.
Ditemui media di kediamannya di bilangan Jakarta Pusat, Jumat, 10 Agustus 2024, Marta menegaskan bahwa kemampuan untuk memahami dan menggunakan uang secara efisien dan efektif perlu dibangun melalui edukasi.
Literasi keuangan sangat urgen bagi Indonesia saat ini terutama bagi pekerja. tingkat pendidikan rendah. Penduduk yang bekerja di dalam negeri masih di dominasi oleh lulusan SD. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2023 mencatat terdapat 51,49 juta orang atau 36,82% pekerja lulusan SD dan 28,33 juta atau 20,25% lulusan SMA. Data tersebut dapat dimaknai selaras dengan tingkat literasi keuangan yang ada pada pekerja saat ini.
“Kebetulan saya baru dari Amerika Serikat menghadiri wisuda putri saya, dan satu yang menarik adalah salah satu tantangan milenial kurangnya literasi keuangan yang membuat generasi mereka mengalami krisis terutama disebabkan angkatan milenial menjadi bagian angkatan kerja terbesar saat ini,” jelas Marta.
Menurut wanita kelahiran Pekanbaru tersebut,gelombang perubahan globalisasi yang begitu cepat dapat membawa dampak buruk bagi perekonomian suatu negara apabila kurangnya literasi keuangan pada masyarakat.
“Katakan saja salah satu contoh, pada perubahan demografi kaum muda saat ini akan menjadi sandwich generation, dimana akan memiliki beban tiga generasi sekaligus yakni orang tua, diri sendiri dan anak, apabila perencanaan keuangan tidak baik” ungkap Marta.
Pemerintah harus melakukan perluasan dalam literasi keuangan. Melalui pendidikan dini tentang ketrampilan pengelolaan keuangan maka diyakini akan melahirkan generasi yang siap dan tanggap akan risiko ekonomi di masa depan. Negara harus mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi warganya untuk memiliki budaya perencanaan keuangan dan pengelolaan aset.
“Harus digaris bawahi bahwa pemerintah tidak mungkin dapat memenuhi seluruh kebutuhan perlindungan pendapatan negara melalui program publik. Artinya kemandirian finansial harus ditanamkan sedini mungkin terutama bagi angkatan muda” tandasnya.
Marta meyakini bahwa dengan mempromosikan dan menggalakkan literasi keuangan maka pemahaman para pekerja dalam mengikuti program jaminan sosial juga akan semakin tinggi. Pekerja informal akan menyadari pentingnya menjadi peserta jaminan sosial untuk benteng ekonomi jika terjadi resiko yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi mereka.
Melalui literasi keuangan, pekerja juga dapat memahami investasi jangka panjang dalam menjaga terpenuhinya kebutuhan mendasar hidupnya. Pekerja tidak lagi memandang program jaminan hari tua sebagai investasi jangka pendek yang langsung dicairkan saat terjadi kehilangan pekerjaan.
“Saya berharap pemerintah dapat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyebarluaskan literasi keuangan, terutama menggandeng serikat pekerja sehingga program-program jaminan sosial yang dilaksanakan tidak mendapat penolakan dari para pekerja,” tutup Marta
(red)
