TOLAK Munaslub : 21 Kadin Propinsi menolak hasil munaslub kadin indonesia yang mendukung Anindya Bakrie. Foto saat penyampaian dukungan kepada Arsjad Rasjid di Hotel JW Luwansa, Sabtu (14/9/2024)
JAKARTA – Wakil Ketua Umum Kadin Propinsi Sumbar Awaluddin Awe membantah pernyataan bahwa Anindya Bakrie tidak tahu menahu tentang penyiapan Munaslub Kadin, Sabtu (14/9/2024) di Hotel St Regist Jakarta.
“Bahkan menurut saya, mas Anin sangat tahu proses yang digulirkan Ketua Kadin Propinsi yang berujung kepada pelaksanaan Munaslub Sabtu (14/9/2024),” ujar Awaluddin Awe kepada wartawan di Jakarta.
Awaluddin Awe diminta kesaksian nya tentang asal usul munculnya gagasan Munaslub Kadin Indonesia yang malah berjalan secara tidak sah dan ilegal.
Dijelaskan Awe, bahwa dirinya pernah diminta Ketum Kadin Sumbar Buchari Bachter menghadiri pertemuan dengan Jayabaya, Anin dan Rosan di Hotel Dharmangsa. Waktunya sekitar bulan April 2024.
“Saya diminta hadir tapi tidak ambil keputusan. Kalau ada tanda tangan tanda tangan, jangan abang tanda tangan,” kata Awaluddin Awe menirukan perintah sang ketua umum melalui telepon selulernya.
Kesaksian Awe, di depan para Ketua Umum Kadin Propinsi, Jayabaya menyampaikan wacana penggantian Arsjad Rasjid oleh Anindya Bakrie.
Saat itu, Aninda Bakrie juga memberikan sambutan dan mengucapkan terimakasih kepada Ketua Kadin Propinsi yang hadir, termasuk dari Sumbar yang diwakili oleh Awaluddin Awe.
Selanjutnya, pertemuan dipindah ke ruangan dalam. Disitu sudah ada Rosan yang duduk bersama Anin dan sejumlah Ketua kadin propinsi.
Disitu Rosan menyampaikan pernyataan supaya Anin cepat cepat dijadikan Ketua Umum Kadin Indonesia.
Tetapi pada saat itu, masih belum ada kesepakatan dari Ketum Kadin Propinsi untuk memberikan dukungan kepada Anin untuk menjadi Ketum Kadin Indonesia. Namun saat itu sudah muncul wacana Munaslub.
Pertemuan antara Anin, Rosan dan Jayabaya berlanjut dengan pertemuan selanjutnya mulai dari hotel Grand Mahakam, Hotel Pulman hingga Grand Melia serta hotel lainnya.
“Dari seluruh pertemuan yang selalu dihadiri oleh Mas Anin, maka saya tegaskan mustahil kalau mas Anin tidak tau kalau akan dilakukan munaslub,” ujar Awe.
Namun, Anin mungkin merasa tidak tau kalau kemudian jumlah Kadin Propinsi yang hadir pada munaslub tidak seperti yang terjadi yakni kurang dari korum 50 persen plus 1.
“Kalau mas Anin merasa jumlah ketua Kadin Propinsi yang hadir kurang dari korum, bisa jadi mas Anin merasa tidak tau. Sebab yang dilaporkan kepada beliau jumlahnya 28 Kadin Propinsi, kemudian sekarang disebut 18, walau yang sebenarnya 14. Sebab 21 Kadin propinsi tetap setia dengan mas Arsjad,” ujar Awe.
WKU Kominfo Kadin Sumbar ini diminta kesaksiannya menanggapi
Pernyataan Formatur terpilih Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024, Mulyadi Jayabaya, mengklaim Anindya Bakrie tidak terlibat dalam perancangan Munaslub Kadin 2024 swperti ditulis Tempo.
“Kalau Pak Anin tidak pernah merancang Munaslub. Tidak ada,” ujar Jayabaya pada Tempo, Kamis, 19 September 2024.
Namun, dirinya tidak membantah bahwa ia dan pendukung Anin menyampaikan keinginan mereka untuk melaksanakan Munaslub. “Tapi dia (Anin) tidak membuat rekayasa untuk Munaslub,” tegasnya lagi.
Jayabaya juga menyatakan bahwa saat ini sudah waktunya bagi Anin untuk memimpin organisasi induk pengusaha Indonesia tersebut. “Ya, kalau bukan Pak Anin siapa lagi?” ujar Jayabaya.
Menurutnya, waktu satu setengah tahun untuk menunggu habisnya masa jabatan Arsjad Rasjid terlalu lama. Hal ini dilakukan kubu Anin untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia serta mendukung program pemerintah baru yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen.
“Kita ini banyak terpuruk sekarang. Pertumbuhan ekonomi kita di bawah 5 persen. PHK banyak kan sehingga harus ditampilkan dunia usaha. Ini harus di bawah komando Pak Anin,” jelasnya.
Sebelumnya, Anindya Bakrie dinyatakan terpilih sebagai Ketua Umum Kadin dalam Munaslub pada Sabtu, 14 September 2024. Munaslub ini, disebut-sebut didukung oleh mayoritas pengurus Kadin di Tingkat daerah serta Anggota Luar Biasa Kadin. Dengan terpilihnya Anin, otomatis mendongkel kepengurusan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin sebelumnya.
Di sisi lain, Arsjad dan pengurus Kadin yang lain menyatakan bahwa gelaran ini tidak sah dan menyalahi AD/ART Kadin. Melalui konferensi pers yang diadakan keesokan harinya, Ahad, 15 September 2024, Arsjad Rasjid dan sejumlah petinggi Kadin yang lain, menyuarakan ketidaksetujuannya atas Munaslub Kadin 2024. Mereka juga mengklaim bahwa mayoritas pengurus Kadin di Tingkat daerah menentang hasil Munaslub yang memenangkan Anin tersebut.
Hingga kini polemik ini masih terus bergulir. Kadin di bawah Arsjad mengaku telah melakukan investigasi terhadap Munaslub. Hasil dari investigasi tersebut menyatakan bahwa Munaslub tidak sah dan tidak memenuhi syarat yang tertuang dalam Anggaran Dasar.
Kisruh di Kadin Berkepanjangan, MS Hidayat Sebut Imbasnya ke Citra Pemerintahan Prabowo
MS Hidayat menilai dualisme Kadin Indonesia berpotensi mempengaruhi investasi dari luar negeri. Apa saja pesan dari mantan Ketua Umum Kadin ini?
Arsjad Rasjid dinilai kurang memperhatikan nasib Kadin Daerah selama menjabat sebagai Ketua Umum periode 2021-2026.
Kuasa hukum Kadin Indonesia, Hamdan Zoelva menolak hasil munaslub yang menurutnya tidak sesuai ketentuan yang berlaku. (*)
Source : Tempo
Rizal Basri
Editor : Tata Tanur
