JAKARTA – Pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah berjalan hampir satu tahun. Di tengah ancaman pandemi Covid-19 yang menjadi masalah utama, tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi ternyata masih cukup tinggi.
“Selama setahun periode kedua Jokowi, kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden masih menjulang tinggi hingga mencapai 64,7%,” ungkap Direktur Eksekutif Voxpopuli Research Center Dika Moehamad dalam keterangan tertulis kepada pers di Jakarta, pada Senin (5/10/2020).
Menurut Dika, kebijakan yang diambil Presiden untuk menangani Covid-19 masih menjadi opsi terbaik. Sebagai catatan, Presiden telah menerapkan sejumlah langkah seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pemberian bansos, hingga pembukaan kegiatan ekonomi secara bertahap. Meskipun demikian masih ada sebanyak 30,6% yang menyatakan tidak puas. Masih terus naiknya kurva penambahan kasus positif hingga kesulitan ekonomi akibat dampak PSBB menjadi titik kelemahan Presiden, lanjut Dika. Sisanya 4,7% tidak tahu atau tidak menjawab.
Di tengah tingginya kepuasan terhadap Presiden, catatan perlu diberikan kepada para pembantu di kabinet. Setidaknya ada 9 menteri yang dipandang publik kinerjanya paling buruk, dengan penilaian di bawah 1%. “Termasuk di antara 9 menteri dengan kinerja terburuk adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim 0,9%, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo 0,7%, dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto 0,1%,” papar Dika seperti yang dikutip dalam Sindonews.
Yang ironis, Dika mencontohkan, peran Terawan yang seharusnya menjadi sentral dalam krisis kesehatan dinilai tidak optimal. Upaya mengendalikan Covid-19 dilakukan oleh Gugus Tugas atau kini berubah menjadi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN). ”Sementara itu masuknya Nadiem yang sukses membangun start-up berstatus unicorn masih dipertanyakan kinerjanya. Publik menilai belum ada gebrakan berarti, terlebih di tengah kegiatan sekolah yang terhenti dan kesulitan masyarakat untuk pembelajaran daring,” jelas Dika.
Sedangkan Edhy Prabowo dikenal kontroversinya dengan mengizinkan ekspor lobster dan lembek dalam mengatasi illegal fishing. Menurut Dika, keputusan Edhy membalikkan kebijakan keras menteri sebelumnya dinilai publik sebagai keputusan yang tidak tepat.
Menteri-menteri lain yang dinilai buruk adalah Menteri Agama Fachrul Razi 0,8%, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki 0,5%, Menteri Pariwisata Wishnutama 0,4%, dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah 0,3%.
Lalu ada Menteri Sosial Juliani P Batubara 0,3% dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati 0,2%. Selebihnya masih ada sejumlah nama lain yang hanya dinilai 0,1% dan tidak tahu/tidak menjawab 3,0%. “Sebaliknya, sejumlah menteri dinilai berkinerja terbaik, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani 25,3%, Menteri BUMN Erick Thohir 18,8%, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno 13,0%,” papar Dika.
Jelang setahun pemerintahan periode kedua, Jokowi sebaiknya mengevaluasi kabinet. Terkait hal ini, sebanyak 72,8% public setuju dilakukan reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang kinerjanya buruk. Hanya 22,3% yang tidak setuju, dan 4,9% yang tidak tahu/tidak jawab.
Survei Voxpopuli Research Center dilakukan pada 11-20 September 2020, melalui telepon kepada 1.200 responden yang diambil secara acak dari survei sebelumnya sejak 2019. Margin of error survei sebesar ±2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. (Redaksi)
Credit photo: Ngopibareng
