KETUA Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menerima kunjungan sejumlah pengusaha di kantor lantai 3 Menara Kadin Jalan Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan, Sabtu. Kantor ini disewa secara pribadi oleh Arsjad Rasjid saat dirinya dipercaya menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia 2021 lalu. (Foto : screenshot IG Arsjad Rasjid)
JAKARTA – Sikap para pendukung Kadin Indonesia versi Anindya Bakrie yang mempersoalkan masa lalu Arsjad Rasjid sebagai Ketua TPN Ganjar Mahfud bertolak belakang dengan sikap Presiden terpilih Prabowo Subianto yang koperatif dengan lawan politik Pilpresnya.
“Sikap mereka (pro Kadin Anin) bertolak belakang dengan sikap Presiden terpilih Prabowo Subianto yang mempersoalkan status Arsjad Rasjid sebagai mantan Ketua TPN Ganjar Mahfud. Pak Prabowo malah terus melakukan penggalangan, bukan memutus hubungan dengan lawan,” kata Awaluddin Awe, Wakil ketua Kominfo Kadin Sumbar kepada wartawan di Jakarta, Ahad (21/9/2024).
Awaluddin Awe dimintakan pendapatnya tentang sikap sejumlah Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin Indonesia versi Anindya Bakrie yang terus mempersoalkan posisi Arsjad Rasjid eks Ketua TPN Ganjar Mahfud, sebagai pembenaran alasan Munaslub Kadin.
Menurut Awe, panggilan akrab Awaluddin, sikap para pendukung Anin ini sangat bertentangan dengan sikap Presiden terpilih Prabowo Subianto yang malah membangun komunikasi intensif dengan lawan politik pilpresnya.
“Jadi kalau saya lihat cara cara yang dilakukan para pendukung Anin bertentangan dengan sikap pak Prabowo pasca Pilpres. Apa tak malu tu bawa nama nama pemerintah terpilih dalam kasus munaslub Kadin?,” tanya Awe.
Menurut Awe, para Pro Anin berhenti membawa terus status Arsjad Rasjid sebagai Ketua TPN dalam kasus Munaslub. Sebab hal itu hanya akan mempermalukan mereka sendiri.
Sebab, kata Awe, sampai saat ini belum ada konplain dari kubu pemerintah terpilih atas kinerjanya Arsjad Rasjid sebagai Ketum Kadin Indonesia yang sah.
“Saya dengan dari mas Arsjad hubungannya dengan Presiden Jokowi dan pak Prabowo bagus bagus aja. Malah mas Arsjad bersama Tim Kadin sedang mempersiapkan White Paper Indonesia 2024-2029 untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ulas Awe
Sebelumnya, sejumlah ALB Kadin Indonesia pendukung Anindya Bakrie merilis pernyataan bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang digelar pada 14 September 2024 di Jakarta dipastikan tidak ada intervensi dari pemerintah.
“Tidak ada inisiatif pemerintah di Munaslub. Semua murni dari Kadin Daerah dan asosiasi sebagai anggota luar biasa,” kata Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Nita Yudi yang juga Sekretaris Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, seperti ditulis Antara.
Ia mengatakan Munaslub Kadin Indonesia diselenggarakan berdasarkan masukan sebelumnya dan surat permintaan resmi dari para ketua umum Kadin Daerah.
“Munaslub kemudian dijalankan karena Dewan Pertimbangan Kadin harus dapat memfasilitasi dan menjalankan Munaslub yang telah diminta,” kata dia.
Sementara itu, Ketua Harian Jaringan Pengusaha Nasional Widiyanto Saputro menyebut penyelenggaraan munaslub bukan inisiatif dari ketua umum terpilih Anindya Bakrie dan juga tidak ada permintaan maupun arahan dari pengusaha yang akrab disapa Anin tersebut.
Menurut Widiyanto, semua proses menuju munaslub ditangani anggota. Selain itu, penyelenggara munaslub merupakan anggota Kadin.
Ia menjelaskan selama beberapa bulan terakhir, pengusaha anggota Kadin dan asosiasi-asosiasi sebagai anggota luar biasa menginginkan agar Kadin yang merupakan organisasi pengusaha bisa selaras dengan program yang dijalankan pemerintah.
Jaringan Pengusaha Nasional kemudian berkomunikasi intensif dengan banyak teman-teman di Kadin mulai Juli 2024 lalu, setelah sejak akhir 2023 muncul suara keprihatinan tentang posisi Kadin yang dinilai telah jauh dari pemerintah.
Ia mengungkapkan sejak periode kampanye pemilihan presiden (pilpres,) sejumlah pengurus Kadin Daerah mulai merasa tidak lagi diajak berkoordinasi oleh pemerintah daerah (pemda).
“Jika Kadin Daerah menggelar acara dalam upaya peningkatan kapasitas pengusaha lokal, pemda juga tidak berkenan hadir karena tidak berani atau khawatir dianggap memihak salah satu paslon pilpres,” ujarnya.
Hal itu lantaran Arsjad Rasjid yang menjabat Ketua Umum Kadin Indonesia memilih menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.
Pasalnya, lanjut Widiyanto, para pejabat pemda selaku aparatur sipil negara (ASN) memang harus tetap netral. Sementara, saat itu, ada pengurus Kadin telah menyatakan keberpihakannya kepada salah satu pasangan capres sehingga Kadin diwaspadai lantaran dipersepsikan tidak netral.
“Hubungan antara Kadin yang seharusnya menjadi mitra pemerintah dalam pengembangan perekonomian berubah menjadi canggung,” kata Widiyanto.
Persoalan lain saat itu, kata Widiyanto, Kadin pasif dalam menyuarakan kepentingan kalangan industri dan dunia usaha umumnya. Misalnya, ketika ada masalah dengan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Kadin pada saat itu tidak bersuara.
Padahal, sebut dia, begitu banyak asosiasi mencoba menyampaikan bahwa Permendag Nomor 36 Tahun 2023 bermasalah dan akhirnya yang mengambil mengambil inisiatif justru asosiasi lain, yakni Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Begitu pula ketika harga gas menjadi perhatian bagi para pelaku usaha keramik nasional, Kadin saat itu hampir tidak mengambil peran untuk melakukan mediasi dengan pemerintah.
“Akibatnya, justru asosiasi-asosiasi yang akhirnya mesti mengambil langkah sendiri-sendiri dalam menyikapi tantangan yang dihadapi,” tuturnya.
Para pengurus asosiasi akhirnya berkumpul dan menegaskan anggota Kadin tidak akan bisa terbantu jika tidak satu frekuensi dengan pemerintah.
“Kondisinya berbahaya, karena jika Kadin tidak bisa satu frekuensi dengan pemerintah, maka akan tertinggal dalam banyak hal sehingga Kadin Daerah dan anggota luar bisa meminta munaslub,” tutur Widiyanto.
Awaluddin mengingatkan para ALB Kadin tidak terlalu jauh menggiring masalah munaslub Kadin ke arah politik praktis. Sebab hal itu makin meyakinkan orang luar bahwa ada intervensi orang politik dalam munaslub Kadin Indonesia. (*)
Rizal Basri
Editor : Tata Tanur
