Seperti Diramal, Kisruh di Kadin Melebar ke Daerah, Awe : Kadin Tandingan Muncul di Jabar

  • Bagikan

FOTO Ilustrasi pertemuan Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie yang difasilitasi oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, 27 September 2024. Pertemuan tidak berhasil merealisasi perdamaian diantara keduanya. Malah perpecahan Kadin kini menjalar sampai ke daerah. (Foto : Dok)

JAKARTA – Seperti diduga sebelumnya bahwa Perpecahan di tingkat Kadin Indonesia terbukti kini melebar ke daerah. Baru saja Musprop Kadin Jabar selesai, Kadin Anin tunjuk Jayabaya sebagai Plt Kadin Jabar.

“Makanya saya katakan. Penanganan kisruh Kadin Indonesia harus dilakukan secepatnya oleh Presiden Prabowo. Sebab sangat memungkinkan menimbulkan chaos secara ekonomi,” ujar Pemerhati Masalah Kadin, Awaluddin Awe kepada wartawan di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Awaluddin dalam kapasitasnya sebagai WKU Kadin Sumbar sudah pernah mengingatkan bahaya perpecahan di tingkat Kadin Indonesia akan merembes sampai ke daerah.

Hal ini ternyata terbukti terjadi di Jawa Barat. Baru saja Musprop Kadin Jabar selesai memilih Armel Faiq Rusdy secara aklamasi, tiba tiba saja Kadin Anindya Bakrie menerbitkan SK Plt Kadin Jabar kepada Jayabaya, yang notabene adalah pemrakarsa munaslub dan kini menjadi salah satu WKU Kadin Indonesia versi Anindya Bakrie.

“Saya mendapat info bahwa Kadin Anin sudah membentuk Plt Kadin Jabar dari pak Herman Muchtar, Ketua Wantim Kadin Jabar era Cucu Sutara. Sebab mereka merasa Kadin Jabar adalah bagiannya. Padahal SK kepengurusan Kadin lama masih ditangan Kadin Arsjad Rasjid,” jelas Awe.

Konflik Kadin Indonesia antara Arsjad dan Anin semakin memanas setelah adik Presiden terpilih, Hashim Djojohadikusomo menerima tawaran Anin menjadi Ketua Dewan Penasihat.

Sebaliknya, Anin juga menuliskan nama Ardjad Rasjid secara sepihak sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin versi Minaslub.

Dalam pandangan Awe, kisruh yang melanda Kadin Indonesia sangat membahayakan keselamatan dunia usaha. Sebab sudah terjadi perpecahan di dua kubu pebisnis Indonesia.

SIMAK JUGA :  Pencapresan Ganjar Pranowo dan Skenario Politik Dua Kaki PDIP

Belum lagi kondisi perpolitikan Indonesia pasca Pilpres dan menjelang pelantikan presiden terpilih masih belum stabil, menurut Awe, membawa implikasi luas terhadap perekonomian Indonesia akibat institusi induk dunia usahanya yang berperang.

Wartawan senior yang pernah bekerja di Harian Bisnis Indonesia Jakarta ini mengatakan tensi perlawanan kedua kubu menjelang Munas IX Kadin juga bakalan memuncak.

Alasannya, kedua kubu pasti akan berusaha mencari pengaruh sampai ke kabupaten kota juga, meski yang punya suara itu nantinya adalah Kadin Propinsi.

Suasana menjelang Munas, kata Awe, bakal memanas. Sebab salah satu kandidat caketum Kadin berasal dari kubu pemerintah atau setidaknya dianggap representasi dari orang dekat presiden.

“Realitas ini akan berbeda dengan kubu lainnya yang dianggap berlawanan dengan kubu pro pemerintah, walau kondisi sebenarnya tidak seperti itu. Namun harus tetap diwaspadai penggunaan alat kekuasaan untuk menekan kubu yang dianggap tidak pro pemerintah,” jelas Awe.

Dalam kaitan ini, pemerintah diminta bersikap netral dalam artian menyerahkan mekanisme penyelesiaan krisis kepemimpinan Kadin Indonesia sendiri. (*)

Rizal Basri
Editor : Tata Tanur

  • Bagikan