KETUA Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid didampingi WKU Kordinator Bidang Hukum, Organisasi dan Komunikasi Yukki Hanafi saat memberikan penjelasan tentang penyampaian sikap 21 Ketua Umum Kadin Propinsi yang tetap setia dan loyal kepada dirinya sebagai Ketum Kadin yang sah hasil Munas Kendari April 2021 lalu. Hari ini, melalui pertemuan hybrid zoom, Arsjad bertemu juga dengan 231 Pimpinan ALB menyampaikan arahan tentang persiapan Munas IX Kadin. (Foto : Dok)
JAKARTA – Konsolidasi penyelesaian masalah dualisme Kadin sudah menuju dalam bentuk pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) secara resmi seperti diamanatkan ketentuan AD ART Kadin, bukan Munas Dipercepat seperti Solusi Bahlil.
Seperti pernah disampaikan Arsjad bahwa dirinya dan Anin telah sepakat mengakhiri konflik kepemimpinan di Kadin dengan mekanisme Munaslub dipercepat dengan waktu setelah pelantikan Presiden Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024.
Tetapi pilihan pelaksanaan penyelesaian konflik Arsjad – Anin bukan lagi dalam bentuk Munas Dipercepat seperti sudah diteken didepan Menteri Bahlil Lahadia.
Arsjad ternyata lebih memilih jalan penyelesaian konflik di tubuh Kadin Indonesia yakni dengan menggelar Munas IX atau Munas resmi yang teragenda secara formal untuk memilih Ketua Umum Kadin Indonesia secara sah.
Penjelasan tentang pelaksanaan Munas Kadin IX disampaikan Arsjad Rasjid dalam undangan yang ditujukan kepada 231 Asosiasi dan Himpunan Perusahaan yang tergabung di Kadin Indonesia.
Surat undangan yang ditandatangani Arsjad Rasjid tertanggal 1 Oktobet 2024 berisikan agenda rapat secara hybrid pada Kamis, 3 Oktober pukul 16.00 – 18.00 WIB.
“Rapat berupa arahan Ketua Kadin Indinesia Arsjad Rasjid menuju persiapan Munas IX Kadin,” tulis poin surat tersebut.
Rapat akan dipimpin secara langsung oleh Arjad Rasjid melalui zoom.
Rapat juga bertujuan mengkonsolidasikan para ALB untuk Munas IX Kadin Indonesia yang jika sesuai jadual baru bisa digelar pada April 2024.
Rapat dengan para ALB Kadin merupakan pertama kali dilakukan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin hasil Munas VIII di Kendari 2021 lalu pasca Munaslub Kadin Anin.
Saat itu, Arsjad terpilih secara aklamasi setelah sebelumnya sempat berduel dengan sohibnya sendiri Anindya Bakrie yang saat itu masih menjabat Wakil Ketua Umum OKK Kadin Indonesia pimpinan Rosan P Roslani.
Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie sempat terlibat pertempuran hebat dan panas untuk merebut jabatan Ketua Umum Kadin yang akan ditinggalkan Rosan.
Saat itu sudah diperkirakan bahwa Anindya Bakrie akan mulus menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia. Sebab Arsjad Rasjid tidak diperhitungkan karena masih dianggap baru di Kadin. Beda dengan Anin yang saat itu sudah 15 tahun menjadi WKU Kadin. Sementara Asjad baru tiga tahun bergabung di kepengurusan Kadin.
Ternyata, diluar dugaan nama Direktur Utama PT Indika Energy ini lebih kokoh dibandingkan Anindya Bakrie. Sehingga sempat terjadi persinggungan keras calon pemilih di bawah.
Atas inisiatif Presiden Jokowi, keduanya dipanggil bersama Rosan ke istana. Mereka disuruh membuat keputusan untuk mengakhiri perseteruan menjelang Munas VIII.
Akhirnya, Arsjad dan Anindya Bakrie sepakat berdamai. Di depan para wartawan, Rosan menyebut kesepakatan itu adalah Arsjad menjadi Ketua umum dan Anin menjadi Ketua Dewan Pertimbangan.
Kesepakatan itu kemudian dibawa sampai ke arena Munas VIII di Kendari pada April 2021. Sebelumnya lokasi Munas sempat dipersiapkan di Bali.
Gelar Munaslub
Tetapi Publik kemudian dikejutkan oleh pelaksanaan Munaslub Kadin di Hotel St Regist Jakarta jumat (14/9/2024). Munaslub itu kemudian mendeklarasikan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia.
Arsjad langsung menyatakan munaslub itu tidak sah. Sebab dilaksanakan tidak sesuai dengan alasan, proses dan tata cara layak sebagaimana diatur pasal 18 AD Kadin dan pasal 20 ART Kadin Indonesia. Munaslub juga menabrak Keppres 18 tahun 2022 tentang prinsip Satu Kadin Indonesia.
Seperti ditambahkan Wakil ketua umum bidang Organisasi Kadin Indonesia Eka Sastra, jumlah peserta Munaslub dari unsur Kadin Propinsi saat itu hanya 14 saja dari 35 Kadin Propinsi di Indonesia.
Itu pun, hanya 10 Kadin yang dihadiri ketua umumnya langsung dan 4 Kadin Propinsi dihadiri oleh Wakil ketua umum. Sementara ketua umumnya menyatakan setia dan loyal kepada Arsjad Rasjid.
Terakhir, ketahuan juga bahwa ada pencaplokan 8 nama Ketua Umum Kadin Propinsi oleh oknum yang menghadiri munaslub. Kasus ini kemudian dilaporkan Pengacara Hukum Kadin Propinsi tersebut ke Bareskrim Mabes Polri.
Sementara, hasil munaslub Kadin sendiri juga digugat secara hukum oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia dibawah kepemimpinan Arsjad Rasjid ke Pengadilan Negeri. Namun di PN mana gugatan akan dicatatkan masih belum diberikan informasi dari pihak Arsjad.
Ditengah hiruk pikuk konflik Arsjad Rasjid itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang juga sukses menjabat Ketua Umum Golkar menawarkan solusi damai sesuai Keppres 18 tahun 2022 yakni hanya ada Satu Kadin Indonesia.
Kata Arsjad, di depan Bahlil, sudah diteken pernyataan dirinya dan Arsjad untuk menggelar Munas Dipercepat dimana dalam skenarionya Anin akan dipilih secara aklamasi.
Namun kemudian Anin menolak tawaran damai itu, dan balik menawarkan Arsjad Rasjid berkabung bersama dirinya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia hasil Munaslub.
Ternyata, sampai akhirnya, Arsjad malah mempersiapkan suksesi kepemimpinanan di Kadin secara resmi sesuai AD ART Kadin yang menggelar Munas IX. Tetapi kapan waktu dan tempat pelaksanaanya belum diketahui.
Arsjad Rasjid dan sejumlah petinggi di Kadin Indonesia yang dikonfirmasi soal agenda Munas IX ini masih belum membalas. Semua WA yang dikirimkan masih centang satu, atau belum dibaca oleh yang bersangkutan.
Kuat dugaan, pertemuan Arsjad Rasjid secara hybrid dengan 231 Ketua Umum Asosiasi dan Himpunan ini juga merupakan bagian dari penggalangan awal terhadap pelaksanaan Munas IX yang diperkirakan masih akan memilih Arsjad Rasjid sebagai Ketua umum, meski orang dekat Arsjad pernah mengatakan bahwa putera Palembang ini tidak akan maju lagi. (*)
Rizal Basri
Editor :TATA TANUR
.
