Logo Partai Murba padan Pemilu 1971
Oleh : BEN IBRATAMA TANUR (*
PARTAI MURBA adalah singkatan dari Partai Musyawarah Rakyat Banyak kalau dalam bahasa Inggris Murba disebut Proletariat Indonesian Party yaitu sebuah partai politik yang pernah ada di Indonesia.
Padahal menurut bahasa Sansekerta. Murba itu artinya kaum miskin. Orang tak berpunya. Yang hanya mengandalkan tenaga dan Otak untuk mencari makan. Kaum dhuafa.
Tidak punya alat produksi.
Seperti kaum proletar di Eropa. Tapi Proletar Eropa beda dengan Proletar Indonesia. Proletar Indonesia harus sesuai dengan kondisi Indonesia. Bukan di impor dari Uni Soviet — bulat-bulat. Mentah – mentah.
Sedangkan Marhaenisme ajaran Sukarno kaum masih punya alat produksi — seperti sawah ladang warung dll.
Kaum Murba tidak punya apa-apa. Hanya otak dan tenaga.
Partai ini pernah menjadi salah satu partai yang pernah mewarnai dunia politik Indonesia.
Dalam sejarah pembentukannya, Partai Murba didirikan oleh beberapa tokoh penting nasional Indonesia.
Akan tetapi dalam perjalanannya, partai ini mendapatkan berbagai tantangan dan juga rintangan.
Partai Murba Adalah Partai Musyawarah Rakyat Banyak atau Proletariat Indonesian Party
Ini Sejarahnya
Partai Murba didirikan pada 7 November 1948 di Yogyakarta
Sejarah partai ini tidak lepas sosok penting Tan Malaka, Chaerul Saleh, Sukarni, Adam Malik, Maruto Niimihardjo, Sutan Dawanis, dan Syamsu Harya Hudaya
Partai Murba adalah gabungan dari
Partai Rakyat pimpinan Maroeto Nitimihardjo, Partai Buruh Merdeka dipimpin Syamsu Harya Udaya dan Partai Rakyat Jelata dipimpin Sutan Dawanis
Disamping tokoh muda di atas Sukarni Kartodiwirjo, Adam Malik Batubara dan Chairul Saleh ada tokoh2 tua seperti Prof. Mr.Iwa Kusumasumantri, Mr. Achmad Soebardjo Roestam Effendi dan
Djamaludin Tamim
Tokoh wanita antara lain Rangkayo Rasuna Said, SK Trimurti dan Ibu Sri Mangunsarkoro
Lambang Murba bintang mewakili militer, roda mewakili kaum buruh (kaum pekerja) bambu mewakili petani dan alat gerilya dan 17 Agustus 1945 untuk dipertahankan.
Partai Murba juga punya tokoh intelektual Tokoh intelektual seperti Prof. Dr. Priyono, Dr. Ahmad Dipodilogo, Prof. Dr. Soetarman dan Arsitek terkenal (yg merancang Masjid Istiqlal) F. Silaban
Ketika Partai Murba didirikan di Yogyakarta 76 tahun yang lalu;
Ketua Umum Sukarni Kartodiwirjo
Ketua 1 Maroeto Nitimihardjo
Ketua 2 Syamsu Harya Hudaya
Ketua 3 Sutan Dawanis
Ketua 4 Adam Malik Batubara
Sekjen
Pandu Kartawiguna
Bendahara umum
Hasan Sastranegara
Tan Malaka tidak masuk sebagai pengurus. Beliau hanya Dewan Pembina.
Karena setelah mendirikan partai ini bergerak dengan puluhan pengawal menuju Kediri Jawa Timur — untuk memimpin perang gerilya.
Di Partai Murba ada pembagian tugas ada anggota resmi dan ada anggota tersiar
Chairul Saleh dan banyak lagi anggota tersiar Partai Murba bergerak di politik.
Mereka adalah orang-orang yang mendirikan Partai Murba dan mencoba untuk mengembangkannya.
Partai ini didirikan dengan tujuan untuk menjadi partai oposisi terhadap pemerintahan Soekarno yang dianggap terlalu kompromis dengan Belanda.
Partai Murba mengusung ideologi Murbaisme, yang merupakan paham sosialisme yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia.
Partai Murba juga memiliki pedoman dalam berjuang: 10 Pedoman Revolusioner Kemurbaan
Sejak awal pendiriannya, partai ini telah menunjukkan arah politiknya yang bergaris keras, terutama dalam memperjuangkan cita-cita dan gagasan mereka. Hal tersebut sedikit banyak dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di belakang partai ini.
LAHIR DI TENGAH REVOLUSI KEMERDEKAAN
Partai Murba lahir di tengah kancah revolusi perangkemerdekaan Indonesia periode 1947 – 1949. Partai Murba dideklarasikan di Yogyakarta 7 November 1948
Partai ini dilahirkan untuk mempersatukan kekuatan rakyat setelah Indonesia “terpecah belah” akibat Maklumat X November 1945 yang mana isinya adalah menganjurkan pendirian partai politik yang sangat ditentang Tan Malaka dan Jenderal Sudirman.
Menurut Tan Malaka rakyat Indonesia butuh persatuan yang kuat untuk menghadapi tentara Sekutu yang di belakang nya ada NICA Belanda yang ingin kembali berkuasa.
Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya menjadi bukti begitu kuatnya keinginan rakyat untuk merdeka dan tidak mau dijajah lagi apalagi setelah dijajah Belanda dan dijajah pula oleh Jepang.
Peristiwa Surabaya menyebabkan Jenderal Mallaby tewas di Surabaya. Inilah pukulan telak bagi Inggris. Sejak perang dunia kedua baru di pertempuran November 1945 di Surabaya Inggris kehilangan dua jenderalnya.
Tan Malaka dan KH Hasyim Asy’ari yg mengatur perlawanan rakyat Surabaya.
Hampir satu bulan pertempuran antara Indonesia lawan Sekutu dan Belanda berkecamuk di di Kota Pahlawan Surabaya.
Semangat merdeka inilah yang menjadi inspirasi bagi Tan Malaka untuk menggerakkan rakyat melawan Sekutu dan Belanda dengan jalan gerilya — di seluruh Indonesia.
Di sinilah lahir buku perang gerilya yang dikenal dengan Gerpolek (Gerakan Politik Ekonomi)
Ketika Presiden Sukarno, Wapres Hatta, Sutan Syahrir dan Agus Salim ditahan Belanda di Berastagi Sumatera Utara, Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya di Jawa Tengah dan Yogyakarta.
Tan Malaka memimpin perang gerilya di Kediri.
Dan, Syafruddin Prawiranegara mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatera Barat.
Poin kedua dari Maklumat X November 1845 yang ditandatangani Wapres Muhammad Hatta merubah sistem presidensial ke sistem parlementer. Sejak itu Presiden Sukarno kehilangan kekuasaannya dan pemerintahan di Jalankan Perdana Menteri Syahrir.
Indonesia babak belur akibat Perjanjian Linggarjati dengan Belanda yang dipimpin Sutan Syahrir. Akibat Linggarjati Republik Indonesia tersisa Sumatera dan Jawa.
Kata Tan Malaka: Akibat Linggarjati tanpa mengeluarkan sebutir peluru pun Belanda menguasai 2/3 Republik Indonesia negara hasil Proklamasi 17 Agustus 1945
Indonesia lebih babak belur ketika tokoh PKI PM Amir Syarifuddin melakukan Perundingan Renville
Akibat Renville wilayah Indonesia tersisa Jawa Tengah dan Yogyakarta. Akibatnya pasukan Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah.
Namun sebelum perundingan Linggarjati Tan Malaka dengan dukungan Jenderal Sudirman mendirikan Persatuan Perjuangan di Purwokerto 5-6 Januari 1946 — yang diikuti 141 organisasi partai politik, Laskar dan barisan perjuangan rakyat Indonesia.
Di Kongres Persatuan Perjuangan ini lah Jenderal Sudirman berpidato : Lebih baik di bom atom kalau merdeka kurang 100 persen
Tuntutan Persatuan Perjuangan kepada Pemerintah : agar membatalkan Perjanjian Linggarjati – Renville dan di Kongres ini keluar tuntutan Merdeka 100 persen dengan minimum program.
1. Berunding jika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia 100 persen.
2. Tinggalkan pantai dan laut Indonesia
3. Serahkan pabrik peninggalan Belanda
4. Serahkan perkebunan bekas Belanda diserahkan ke Rakyat Indonesia.
5. Silahkan Belanda dan Sekutu urus tawaran Eropa.
Kutipan Tan Malaka yang terkenal Tuan rumah tidak akan berunding dengan maling yang menjarah rumahnya
Akibat Persatuan Perjuangan akhirnya Tan Malaka ditangkap dan ditahan selama 2,5 tahun. Tanpa diadili. Persatuan Perjuangan difitnah akan melakukan kudeta.
Pada 16 September 1948 Tan Malaka dilepas kan dari penjara dan 18 September — dua hari kemudian PKI melakukan pemberontakan di Madiun di bawah pimpinan Muso.
Tan Malaka paham PM Hatta sengaja membebaskannya untuk dihadap-hadapan dengan PKI. Kepada Hatta Tan Malaka berkata:
PKI urusan mu (Hatta). Urusan saya mengusir Belanda dari Indonesia
Sebelum melakukan gerilya ke Jawa Timur Tan Malaka mendirikan Partai Murba sebagai alat gerilya. Akhir 1948 dan awal 1949 Tan Malaka memimpin perang di Kediri. Namun gugur karena ditangkap dan dieksekusi serdadu pro perundingan.
Pahlawan Kemerdekaan Nasional
Pada bulan Maret tahun 1963 Presiden Sukarno meanugerahkan Pahlawan Kemerdekaan Nasional untuk Ibrahim Datuk Tan Malaka — dan tidak pernah dicabut sampai sekarang.
Yang anehnya Tan Malaka dituduh pemimpin PKI. Padahal Tan Malaka musuh utama PKI. Sampai tokoh PKI Musso berkata: “Bila ketemu Tan Malaka akan saya gantung dia”
Tan Malaka dituduh komunis. Padahal Tan Malaka adalah musuh komunis nomor satu. Komunis internasional marah pada Tan Malaka karena Tan Malaka meninggalkan Komintern setelah organisasi ini menolak bekerjasama dengan Islam.
Bukti Tan Malaka tidak terlibat Komunis karena setelah keluar dari Komintern Tan Malaka mendirikan Partai Republik Indonesia Juni 1927 dengan Subakat dan Djamaluddin Tamin.
Adam Malik, Batubara, Sukarni Kartodiwirjo, Chairul Saleh adalah kader inti PARI yang didirikan Tan Malaka.
Puncak dari “lemah”,nya Indonesia akibat Konferensi Meja Bundar dipimpin PM Hatta. Hasil konferensi itu yang paling memukul Republik karena Indonesia harus mengganti biaya yang dikeluarkan Belanda selama menjajah Indonesia.
Linggarjati, Renville apalagi KMB sangat merugikan Republik Indonesia. Salah satu hal yang membuat Bapak Republik Indonesia Tan Malaka ditangkap dan ditahan karena menolak Linggarjati dan Renville.
Tokoh Murba Maroeto Niimihardjo waktu jadi anggota KNIP (DPR) mengeluarkan Petisi Menolak Konferensi Meja Bundar.
TESTAMEN POLITIK SUKARNO UNTUK TAN MALAKA
Sukarno pernah berpesan: bila Sukarno-Hatta dibunuh atau ditangkap Sekutu Tan Malaka yang menjadi pengganti, meneruskan perjuang.
Tan Malaka Ibrahim Gelar Datuk Tan Malaka melewatkan momen sebesar Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Dari tempat tinggalnya di Banten, aktivis dan pemikir politik ini mengendus bakal ada peristiwa penting menyusul kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik.
Sejak 15 Agustus 1945, Tan Malaka coba mengontak tokoh-tokoh pemuda di Jakarta. Hasilnya nihil. Ia akhirnya berpaling ke Achmad Soebardjo, tokoh senior yang punya kedudukan penting di masa pendudukan Jepang dan menjadi Menteri Luar Negeri pertama setelah Kemerdekaan.
Di rumah di Jl Cikini Raya, Jakarta, itulah Tan Malaka menampakkan diri pada 25 Agustus 1945.
Subardjo telah dikenalnya di Belanda saat menjalani masa pembuangan.
“Wah, kau Tan Malaka. Saya kira kau sudah mati, sebab di surat kabar kau disebut menjadi korban dalam kerusuhan di *Burma,”* kata Soebardjo seperti diceritakan Harry Poeze dalam Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia Jilid 1.
Sang tamu menjawab dalam bahasa Belanda sambil tertawa, *”Onkruid vergaat toch niet.”*
Jika diterjemahkan, begini artinya: ilalang tak dapat musnah jika tak dicabut dengan akar-akarnya_
Soebardjo segera menawarkan paviliun rumahnya saat mendengar Tan Malaka tak punya tempat berteduh di Jakarta. Ia penasaran ingin mendengar kisah pelarian sang legenda.
Ia pernah mencicipi sekolah guru saat menjalani pembuangan.
Tapi di sana, ia lebih larut dalam aktivitas politik dan mencalonkan diri sebagai anggota Tweede Kamer, semacam parlemen, dari kalangan komunis. Namun, gagal.
Tan Malaka pergi ke Uni Soviet, lalu kemudian menjadi perwakilan Komintern untuk Asia Tenggara — posisi yang sangat prestisius.
Pada 1927, pecah pemberontakan PKI di Hindia Belanda. Dari pengasingan, Tan Malaka menentang keras rencana tersebut.
Tapi usai pemberontakan yang segera habis ditumpas itu, ia ikut menjadi buronan politik dan hidup berpindah-pindah di sejumlah negara Asia dengan menggunakan berbagai nama samaran.
Di Tanah Air, Tan Malaka menjadi mitos. Kaum yang lebih muda seperti Sukarno tak pernah bertemu.
Apalagi golongan pemuda seperti Sukarni, Adam Malik, atau yang lain. Mereka hanya mendengar sepotong-sepotong kisah veteran politik tersebut.
Tan Malaka kembali ke Tanah Air setelah Belanda ditekuk Jepang. Di Jakarta, ia menulis karyanya yang terpenting, sebuah telaah teoritis berjudul Madilog.
Lalu pergi ke Bayah, Banten, karena merasa tak lagi aman dan tabungan menipis.
Tan Malaka bekerja di pertambangan batu bara di sana sampai giliran Jepang menyerah dan ia kembali ke Jakarta, mencari Soebardjo.
Bertemu Sukarno
Tak menunggu lama, Soebardjo mempertemukan Tan Malaka dengan tokoh-tokoh lain seperti Iwa Koesoema Soemantri, Gatot Taroenamihardjo, dan Boentaran Martoatmodjo.
Pada akhirnya, tibalah perjumpaan dengan Sukarno. Sang Proklamator sendiri telah mendengar desas-desus kehadiran Tan Malaka di Jakarta.
Ia menugaskan sekretarisnya, Sajoeti Melik, untuk mencari tahu.
Pertemuan dengan Tan Malaka terjadi pada 9 September 1945, hanya satu hari setelah Idul Fitri, di rumah dokter pribadi Sukarno, R Soeharto.
Beberapa hari sebelumnya, Sukarno minta Soeharto menyediakan satu kamar untuk tamunya.
“Bung Karno tidak menyebutkan nama tamunya. Dan yang tidak kurang pentingnya: _selama berlangsung pembicaraan antara Bung Karno dan tamu itu, seluruh rumah saya di Jl Kramat Raya harus digelapkan. Pokoknya pertemuan itu harus dirahasiakan,”_ tutur Soeharto dalam memoarnya, Saksi Sejarah (1984).
Sang tamu datang menjelang waktu Isya dan mengaku bernama Abdulrajak dari Kalimantan. Soeharto lalu menuntunnya dalam kegelapan menuju kamar pertemuan.
Soeharto tak bisa mendengar obrolan selama dua jam jam itu. Tapi, Sajoeti Melik bisa. Dalam pembicaraan itu, kata Sajoeti, Tan Malaka yang lebih aktif bicara, sementara Sukarno lebih banyak menyimak.
Salah satu pernyataan Tan Malaka adalah desakan agar pemerintah republik dipindahkan ke pedalaman.
Sebab, Belanda akan segera kembali ke Indonesia menyusul Sekutu dan Jakarta menjadi arena pertempuran.
Di antara cetusan Sukarno yang sedikit itu, ada satu yang bernilai sejarah tinggi: bila Sukarno-Hatta dibunuh atau ditangkap Sekutu, Tan Malaka yang menjadi pengganti, meneruskan perjuangan_
Dalam pikiran Sukarno memang terbersit kecemasan tentang tindakan Sekutu.
Saat itu ada isu bahwa mereka yang membantu rezim militer Jepang akan ditangkap, bahkan dicap sebagai bagian dari “kejahatan perang.” Sukarno, juga Hatta, kerap disebut kolaborator.
Beberapa hari kemudian, pertemuan rahasia mereka kembali dilangsungkan.
Kali ini pertemuan berlangsung di rumah *Dokter Moewardi, pemimpin kesatuan paramiliter Barisan Pelopor.
Sukarno mengulangi lagi pernyataannya: jika mereka Sukarno-Hatta dibunuh atau ditangkap Sekutu, Tan Malaka yang menjadi pengganti.
Soebardjo akhirnya mendengar kabar tersebut dari Tan Malaka. Ia lalu minta Sukarno menerbitkan wasiat tertulis.
Pada 30 September 1945, di rumah Soebardjo, Sukarno berbicara kepada tuan rumah, Tan Malaka, Iwa Koesoema Soemantri, dan Gatot Taroenamihardjo. Ia bilang akan segera menulis wasiat.
Gagal Jadi Pewaris Tunggal
Sukarno dan Soebardjo menemui Hatta. Wakil Presiden tersebut bilang menolak.
Ia hanya akan menanda tangani jika pengganti tidak hanya satu, melainkan kolektif untuk mewadahi aliran politik utama.
Hatta juga keberatan dengan sosok Tan Malaka. Hatta tahu persis bahwa Tan Malaka berselisih dengan kalangan PKI pada umumnya terkait Pemberontakan 1927
“Itu tidak bisa, saya katakan. Saudara ingat, sejak masa Jepang unsur-unsur PKI (walaupun resminya tidak ada, tetapi terasa ada) menentang dia (Tan Malaka). Bagaimana dia akan menjadi pengganti kami berdua?” kata Hatta dalam wawancara dengan Z. Yasni dan dimuat dalam buku Bung Hatta Menjawab (1979).
Tercetus kemudian nama Tan Malaka dari aliran kiri “mentok,” Sutan Sjahrir* dari kiri moderat, *Wongsonegoro dari kaum feodal, dan Sukiman* dari kalangan Islam. Belakangan Sukiman digantikan Iwa Kusuma Sumantri karena sudah telanjur berangkat ke Jawa Tengah.
Pada 1 Oktober 1945, lahirlah wasiat atau testamen politik itu. Tan Malaka dan Iwa menerima salinan tersebut. Soebardjo menerima salinan untuk disampaikan ke Sjahrir dan Wongsonegoro.
Dalam temuan Harry Poeze, sejarawan yang puluhan tahun meneliti Tan Malaka, testamen itu tidak sampai ke tangan Sjahrir dan Wongsonegoro.
Sjahrir hanya mengetahuinya secara lisan dari Hatta, sekitar sepuluh hari setelah wasiat ditulis.
Pada Februari 1946, ketika ditanya Hatta, Wongsonegoro mengaku tidak pernah menerima salinan wasiat tersebut.
Dalam keyakinan Poeze, campur tangan Hatta yang membuat Tan Malaka tidak menjadi pewaris tunggal membuat Soebardjo kecewa.
“Tapi apakah yang hendak dilakukan Soebardjo dengan testamen itu? Apakah itu bagian dari permainan politik Soebardjo dan kawan-kawannya, yaitu memastikan agar posisi mereka tetap menonjol?…Dan dalam permainan itu Tan Malaka yang naif hanya menjadi pion mereka?” tulis Poeze dalam “Testemen Politik Soekarno” di Jurnal Sejarah No 7 (1999).
Pada kenyataannya, Sekutu tidak mencokok Sukarno-Hatta ketika tiba. Testamen itu tidak pernah terpakai.
Tan Malaka tidak pernah masuk ke jantung kekuasaan sampai ajal tiba, 21 Februari 1949, ketika peluru militer Indonesia menembus tubuhnya.
DIBEKUKAN, DIBUBARKAN DAN HIDUP LAGI : PARTAI MURBA
Setelah Tan Malaka dianugerahi sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional, menjelang tahun 1964 awal tahun 1965 atas hasutan PKI Partai Murba Dibekukan dan beberapa bulan kemudian Partai Murba Dibubarkan
Tokoh-tokoh Murba seperti Sukarni Kartodiwirjo ditangkap Kejaksaan Agung dan ditahan. Sukarni difitnah PKI bekerja sama dengan CIA untuk menggulingkan Presiden Sukarno.
Tahun 1967 setelah Supersemar Presiden Sukarno mengaktifkan kembali Partai Murba
Sebagian besar kader Murba seperti Adam Malik, Pandu Kartawiguna mendirikan Sekber Golkar yang hari ini menjadi Partai Golkar.
Tahun 1971 Partai Murba ikut Pemilu namun tidak dapat suara signifikan karena sebagian besar kader intinya sudah pindah ke Golkar.
Kegagalan tersebut memberikan pukulan telak bagi Partai Murba.
Kegagalan tersebut disebabkan karena adanya stigma rezim orde baru terhadap seluruh golongan kiri.
Selain itu orde baru juga menabukan sosok Tan Malaka.
Pada tahun 1973, partai ini dilebur ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI) bersama dengan partai-partai lain yang tidak mendukung Golkar. Kemudian pada tahun 1999 Partai Murba sempat muncul kembali. Dan ikut Pemilu namun karena persiapan yang singkat tidak mendapatkan suara signifikan alias tidak lolos Elektoral Threshold.
Jadi dapat disimpulkan bahwa Partai Murba adalah salah satu partai politik yang pernah meramaikan panggung politik Indonesia. Namun, kiprahnya di dunia politik Indonesia tidak lama karena akhirnya dilebur menjadi partai lain.
Partai Murba juga punya organisasi sayap. Seperti Laskar Bamboe Roentjing, GMM (Gerakan Mahasiswa Murba, Perwamu (Persatuan Wanita Murba) dan SOBRI (Serikat Organisasi Buruh Republik Indonesia)
Partai Murba pernah tiga kali ikut Pemilihan Umum : 1955, 1971 dan 1999.
Dengan dukungan rakyat Indonesia Partai Murba akan mendeklarasikan ikut Pemilu 2029.
Sawangan Depok, Jawa Barat: 7 November 2024
*) Penulis adalah Sekretaris Dewan Politik Partai Murba dan pendiri Tan Malaka Institute