PRABOWO SUBIANTO
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan memanggil petinggi Bank pelat merah, yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) ke Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/3/2025) siang.
Ada empat direktur utama (dirut) bank BUMN itu yang dipanggil. Mereka adalah Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Direktur Utama BRI Sunarso, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, dan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu.
Keempat petinggi Bank BUMN itu tiba di Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 14.00 WIB.
Tetapi selain para bos bank BUMN, Prabowo juga memanggil Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.
Beredar spekulasi dari pemanggilan ke empat dirut bank terbesar di Indonesia itu.
Tetapi Menkeu, Sri Mulyani mengatakan pertemuan hanya akan membahas soal rencana penyaluran bantuan sosial (bansos) langsung ke penerima manfaat. Namun, Sri tak menjelaskan secara rinci.
“Iya (soal penyaluran bansos). Nanti kalau sudah selesai aku ngomong. Sekarang kan (belum), kira-kira itu,” kata Sri Mulyani seperti dikutip CNNIndonesia.
Sebelumnya, pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial (bansos) menggunakan teknologi sistem government technology (govtech) pada Januari 2026.
Wacana itu diungkap Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut mengatakan penyaluran ke depannya akan dilakukan melalui rekening bank tiap-tiap keluarga.
“Presiden (Prabowo) memerintahkan juga untuk segera dikerjakan agar semua penduduk kita keluarga dapat bank account karena memang Januari (2026) kita akan mulai mengetes mengenai Govtech dengan bantuan sosial (bansos) langsung sehingga targeted bisa dicapai,” kata Luhut dalam konferensi pers yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (19/3).
Alasan Perputaran Uang Turun
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kesempatan terpisah menjelaskan alasan perputaran uang di 2025 lebih rendah, bahkan diproyeksi turun Rp20 triliun saat momentum Lebaran.
“Tahun lalu (2024) kan ada pemilu,” kata Airlangga di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (21/3).
Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu tidak secara spesifik membahas perputaran uang jelang Lebaran. Ia hanya menegaskan momennya memang berbeda dengan tahun lalu.
Pada tahun lalu, katanya, ada gelaran Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang pencoblosannya digelar Februari 2024.
Lalu disambung dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dihelat pada November 2024.
“Beda event, base-nya (perputaran uang) tahun kemarin lebih tinggi,” tegasnya.
Kalau sekarang (2025), paparnya lebih lanjut, pemerintah memberikan beberapa stimulus dalam bentuk diskon.
“Jadi, program stimulasi terus kita dorong, tapi kan sifatnya melalui insentif, diskon, dan yang lain,” sambung Airlangga.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang memproyeksi uang yang beredar di momen Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah mencapai Rp137,97 triliun.
Ini lebih rendah Rp20 triliun dibandingkan capaian 2024 senilai Rp157,3 triliun.
Sarman mengatakan ada lima penyebab utama mengapa perputaran uang kini menurun.
“Pertama, jarak libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) dengan Idulfitri yang sangat berdekatan. Sehingga masyarakat yang sudah berlibur saat Nataru tidak lagi merencanakan liburan atau pulang kampung saat Idulfitri,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (18/3).
Kedua, ia menilai ada pengaruh dari kondisi ekonomi Indonesia. Sarman melihat banyak masyarakat memilih berhemat, terlebih mesti menyiapkan biaya untuk tahun ajaran baru dalam beberapa bulan ke depan. Ketiga, tengah marak kasus pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Keempat, penurunan daya beli masyarakat serta kelima, faktor cuaca yang turut mempengaruhi niat masyarakat untuk pulang kampung,” tambahnya.
Sekitar 60 persen uang pada lebaran 2025 diprediksi beredar di Pulau Jawa, terutama daerah tujuan utama mudik, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, Banten, dan Jabodetabek.
Sedangkan sisanya bakal tersebar di wilayah Sumatra, Kalimantan, Bali, NTB, Sulawesi, NTT, Maluku, dan Papua.
Laporan Keuangan
Dari laporan lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024 untuk diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan APBN 2024 masih relatif baik.
“Meski di tengah kondisi penuh ketidakpastian, alhamdulillah perekonomian Indonesia dan APBN 2024 masih terjaga baik,” ujar Ani, sapaan akrabnya, dalam unggahan di Instagram @smindrawati, Jumat (21/3).
“Rincian pengelolaan dan capaian kinerja APBN 2024 juga disampaikan dalam LKPP yang telah diserahkan untuk diaudit oleh BPK RI,” imbuhnya.
Menurut Ani, 2024 adalah tahun yang banyak tantangan, baik dari global maupun domestik. Misalnya, situasi geopolitik yang belum membaik sampai kebijakan suku bunga tinggi.
Volatilitas pasar keuangan juga terjadi sepanjang tahun lalu. Bahkan, ada peristiwa El Nino yang memberikan tekanan berat terhadap kinerja sektor pertanian dan inflasi, khususnya untuk harga pangan.
“Di samping itu, 2024 juga merupakan tahun pemilu di banyak negara (super election year), termasuk Indonesia. Momentum ini menyebabkan terjadinya banyak perubahan kebijakan, terutama di negara-negara besar, seperti Amerika Serikat dan Eropa yang sangat memengaruhi dinamika ekonomi global,” jelas Ani.
Bendahara Negara ini juga berterima kasih kepada Ketua BPK Isma Yatun dan jajaran yang telah menjadi partner menjaga keuangan negara.
“Semoga sinergi dan komunikasi yang terjalin baik selama ini dapat terus kita jaga dan kita tingkatkan,” tandasnya. (*)
Sumber : CNNIndonesia
Editor : Awaluddin Awe
awal.batam@gmail.com
.
