Presiden RI Prabowo Subianto membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).
Harianindonesia.id – Jakarta, Presiden RI Prabowo Subianto membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).
Adapun peserta yang dihadiri sebanyak 5.360 orang pejabat pusat dan daerah.
Prabowo dalam kesempatan itu menekankan pentingnya efisiensi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di tingkat pusat maupun daerah.
Ini bisa dikatakan adalah kesempatan pertama saya untuk berbicara dengan seluruh pengambil keputusan di republik kita. Ini adalah momen yang sangat bermanfaat dan stratejik,” kata Prabowo.
Prabowo juga menyampaikan terima kasih atas inisiatif Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menggelar acara ini.
Saya ucapkan terima kasih atas inisiatif dari Mendagri sebagai penyelenggara rakornas ini. Saya sangat menghargai langkah ini,” ucapnya.
Peserta yang hadir terdiri dari 525 orang kepala atau pimpinan pegawai dan lembaga, serta eselon I juga wakil kementerian/lembaga, jajaran forkopimda untuk tingkat provinsi sebanyak 496 orang, 38 gubernur, jajaran KPU, Bawaslu, Kepala Badan Pusat Statistik, para Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan jajaran forkopimda vertikal di kabupaten/kota sebanyak 4.369 orang, dan 98 walikota/bupati.
Hadir pula para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan, Prabowo meminta kepada seluruh kepala daerah, untuk melakukan penghematan anggaran dan efisiensi karena potensi negara yang luar biasa banyak hilang karena pemerintahan tidak efisien dan efektif.
Presiden memerintahkan kepada seluruh jajaran, untuk melakukan penghematan, untuk melakukan efisiensi, agar tidak ada biaya yang dihambur-hamburkan,” kata Bima Arya usai menghadiri acara tersebut.
Menurut Bima, Prabowo pun memerintahkan kepada seluruh aparat, TNI, Polri, dan semua, untuk solid, untuk bersatu, untuk mengawal semua program-program, agar sampai kepada rakyat.
“Ada hal-hal yang seharusnya bisa dihemat, ada hal-hal yang bisa ditindak. Jadi beliau menyatakan ingin merangkul semua, untuk menyelamatkan uang negara,” jelasnya.
Sebelumnya salah satu menteri Prabowo yakni Natalius Pigai yang diangkat menjadi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) meminta anggaran kementeriannya dinaikkan menjadi Rp 20 triliun dari yang semula Rp 64 miliar.
Pigai mengungkapkan alasan pihaknya membutuhkan anggaran Rp 20 triliun.
Menurut Pigai salah satu alasan karena adanya penambahan staf di Kementerian HAM.
Hal ini disampaikan Pigai dalam rapat dengan Komisi XIII DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).
Saya sampaikan mengapa kami membutuhkan dukungan. Setelah saya hitung kekuatan personel saya yang ada sekarang 188 staf Pak. Dengan adanya struktur baru saya membutuhkan 2.544 staf. Dari 2.544 staf ini, hanya dari dukungan gajinya berapa kita?” kata Pigai
Pigai menjelaskan 188 staf saja membutuhkan anggaran Rp 14 miliar, apalagi jika karyawan bertambah menjadi ribuan.
Menurut Pigai itu semua terkait dengan tunjangan gaji hingga biaya pembangunan.
“Kalau saya punya staf 2.544 maka hanya untuk gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari Rp 1 triliun. Konsekuensi dari penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai maka hanya gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari Rp 1,2 Triliun. Itu untuk gaji dan tunjangan staf belum untuk program atau biaya pembangunan,” ujar Pigai.
“Saya kira adapun satu program saja yang saya ingin sampaikan selain yang lain sudah dibaca di media tentang universitas itu tidak perlu saya jelaskan Bapak/Ibu sekalian dan pimpinan Komisi XIII sudah tahu lah,” jelasnya lagi.
Selain itu ia juga mengatakan satu program yang dibuat perlu menyentuh 280 juta jiwa.
Pigai pun menyampaikan keinginannya untuk membentuk 83 ribu kelompok yang siap terjun ke lapangan.
“Satu program saja yang saya ingin sampaikan. Saya mau membumikan HAM seantero nusantara. Saya mau membumikan karena program hal itu adalah program yang menyentuh individu langsung berarti program yang menyentuh 280 juta orang. Mengubah mindset karena itu lah saya targetkan 83 ribu kelompok,” ujar Pigai.
“Dan saya sudah bentuk tim saya di lapangan 1.007 tim yang siap bekerja dan nanti di dalam perjalanan kita akan meng-organize pasukan-pasukan kami dan nanti lebih mudah, karena kita bentuk kantor wilayah,” tambahnya.
Dan untuk satu kantor itu menurut Pigai bisa diberi anggaran Rp 100 juta.
Untuk itulah maka permintaan anggaran pada kementerian yang dipimpinnya membutuhkan dana sebesar Rp 20 triliun.
Dari 83 ribu kelompok yang basisnya itu di pedesaan yang kita siapkan. 1 kelompok atau 1 wilayah saya kita kasih Rp 100 juta,” ujar Pigai.
“Untuk mencapai Rp 20 triliun saya mempunyai lebih dari 200 program yang tidak perlu saya sebut. Baru 1 program saja udah Rp 8,3 triliun. Andaikan dengan gaji dan tunjangan yang tadi saya sebut Rp 1,3 triliun maka sudah Rp 9,5 triliun. Belum lagi program-program lebih dari 200 program yang saya siapkan. Kalau pimpinan berkenan saya bisa bikin lebih dari 1.000 program,” katanya.
Menanggapi permintaan Pigai ini, anggota Komisi XIII DPR dari fraksi PDIP Yasonna Laoly mengingatkan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai berpikir realistis dengan permintaan anggaran sebesar Rp 20 trilliun untuk kementeriannya.
Karena menurutnya APBN saat ini masih tertekan karena dampak dari situasi nasional dan global yang serba tidak pasti, apalagi jika perang terus berlanjut di sejumlah negara.
( Tri )
