Tiga tokoh Pemuda Pancasila di panggung politik nasional. Bambang Soesatyo Ketua MPR RI, Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti Ketua Majelis Nasional Pemuda Pancasila KPH Japto Soelistyo Soerjosoemarno, S.H. (Ist)
Jakarta – Pemuda Pancasila meminta Wakil Ketua komisi II DPR Junimart Girsang menarik ucapannya. Seperti diberitakan Junimart meminta pemerintah memberikan sanksi tegas kepada Pemuda Pancasila (PP) dan Forum Betawi Rempug (FBR) yang terlibat bentrokan di Tangerang, Banten, berupa tak memperpanjang izin hingga pembubaran. Pemuda Pancasila meminta Junimart bijak berkomentar.
“Hahaha. Gak ada relevansinya anggota ormas terlibat tawuran organisasinya diminta bubar. Kalau dibalik gimana. Kalau ada anggota partai terlibat korupsi kita minta partai nya dibubarkan. Mau? “ujar Ketua Majelis Pimpinan Wilayah PP DKI Jakarta Thariq Mahmud, Minggu (21/11/2021
“Jangan konyol membuat pernyataan. Pemuda Pancasila itu besar. Sama dengan PDIP. Bedanya kami ormas kepemudaan, ” Kata Thariq yang juga antivis anti korupsi.
” Saya minta Bung Junimart mencabut ucapannya. Saya minta. Pernyataan itu disamping ngawur juga tendensius. Monggo cabut ucapannya dan minta maaf, ” Kata Thariq.
Thariq mengatakan Junimart bukan orang yang bijak. Ia meminta Junimart tak memukul rata bila ada suatu kasus yang hanya dilakukan segelintir ‘oknum’.
“Kan ada juga (kader) PDIP yang tersandung kasus hukum, termasuk korupsi, khususnya bansos. Bukan berarti kita bubarin partainya,” jelas Thariq.
Thariq juga menyinggung Sekjen PDIP yang begitu bersahabat dengan Pemuda Pancasila
Thariq saat ini seda konsolidasi ke seluruh anggota Pemuda Pancasila se-Indonesia agar menjaga nilai-nilai Pancasila dengan semboyan Pancasila Abadi, dimusuhi oleh Partai yg katanya ideologinya Pancasila? Aneh
“Dalam organisasi ada oknum, masa ada oknum di Partai & bikin resah serta kerugian negara, kalau mengikuti logika anggota partai PDI Perjuangan ini kan kami seharusnya nuntut Partai dibubarkan? Tp kami tdk melakukannya, ” Kata mantan penerbangan ini.
Thariq membeberkan peran penting Pemuda Pancasila selama pandemi Corona. Menurutnya, Pemuda Pancasila turut membantu masyarakat yang mengalami kondisi serba sulit gara-gara pandemi.
“Pemuda Pancasila itu ormas nasional, bukan lokalan dan selama global pandemi COVID-19, Pemuda Pancasila rutin melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan, pembagian sembako, dan juga vaksinasi bagi masyarakat. Kami juga memiliki Gugus Tugas COVID-19 di semua tingkatan baik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya.
“Kami dari Pemuda Pancasila meminta Junimart Girsang sebagai anggota DPR RI merevisi kata-katanya di media publik,” tandas Thoriq.
Bentrokan kedua ormas, Pemuda Pancasila dan FBR, terjadi pada Jumat (19/11) sore kemarin. Bentrokan ormas terjadi sejak pukul 17.00 WIB sore. Pada pukul 18.30 WIB, situasi di lokasi telah kondusif. Aparat kepolisian bersama TNI kemudian bersiaga di lokasi.
Posko Pemuda Pancasila rusak akibat bentrokan ini. Atapnya yang terbuat dari asbes rusak hingga nyaris ambruk.
Polisi mengatakan tiga orang terkena luka bacok akibat insiden ini. Mereka kemudian dirawat di rumah sakit.
“Korbannya dari FBR dua korban, dari PP satu. Saat ini mereka ada di rumah sakit, lukanya cukup serius dan dalam penanganan rumah sakit,” ujar Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Deonijiu De Fatima kepada wartawan di lokasi.
Junimart Minta Sanksi Tegas
Junimart Girsang meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai memanggil perwakilan kedua ormas tersebut. Dia meminta pemerintah tegas mengambil sikap dengan tidak memperpanjang izin kedua ormas itu jika masih menimbulkan keresahan.
“Apabila masih tetap menimbulkan keresahan di masyarakat tentu Kemendagri bisa mencabut izin dari ormas itu atau tidak memperpanjang perizinannya. Ini sudah pernah dilakukan oleh Kemendagri dengan tidak memperpanjang izin ormas FPI, dll. Pemerintah harus tegas apalagi di masa pandemi ini kita fokus terhadap pencegahan, penyebaran virus COVID-19 dan pemulihan ekonomi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Junimart juga meminta Polri mulai merekomendasikan kepada Kemendagri untuk pembubaran ormas tersebut jika dinilai kerap membuat onar.
“Ya pemerintah berpegang kepada AD/ART-nya. Bahkan Polri juga bisa merekomendasikan kepada Kemendagri untuk membubarkan ormas yang beberapa kali bikin keonaran, meresahkan tersebut karena menyangkut kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat),” tuturnya.
Tata Tanur
