AWALUDDIN AWE – WKU Kominfo Kadin Sumbar
JAKARTA – Para Menteri Kabinet Presiden Jokowi tidak menjalin komunikasi dulu dengan Ketum Kadin Indonesia versi Anindya Bakrie. Sebab hal itu menciptakan kondisi dukungan atas perpecahan Kadin.
“Seharusnya para menteri bersabar dulu sampai ada keputusan tetap siapa Kadin yang sah. Tidak bagus bagi citra pemerintah jika para menteri menerima kunjungan Ketum Kadin hasil munaslub ilegal,” tegas Wakil Ketua Umum Kadin Sumbar Awaluddin Awe kepada wartawan di Jakarta, Ahad (21/9/2024).
Awe, panggilan akrab Awaluddin Awe, menegaskan sampai saat ini pemerintah masih mengakui Kadin Arsjad Rasjid sebagai Ketum yang sah melalui Keppres 18 tahun 2022.
Dengan masih berlakunya Keppres tersebut maka semua pembantu presiden (menteri, red) harus menghomati keputusan tersebut.
“Sikap para menteri menerima mas Anin dalam status sebagai Ketum Kadin Indonesia hasil munaslub ilegal adalah cipta kondisi perlawanan terhadap Keppres 18 tahun 2022,” ujar Awe yang juga wartawan senior.
Menurut dia, para menteri seharusnya memberikan dukungan atas pernyataan Presiden Jokowi yang menyerahkan penyelesaian Kadin Indonesia secara internal, bukan malah sebaliknya menciptakan pra kondisi bahwa pemerintah ada dibelakang Kadin Anin.
Sikap Presiden Jokowi itu, nilai Awe, sebagai satu isyarat bahwa orang pemerintahan jangan cawe cawe dengan urusan Kadin Indonesia.
“Sikap terbaik adalah tetap menjalin komunikasi baik dengan kedua Ketum Kadin, namun tidak perlu show of moment kepada publik yang mengesankan menteri P dukungan Kadin Anin, misalnya,” kritik Awe.
Sikap para menteri itu, ujar Awe lagi, akan mengesankan perpecahan di tingkat pemerintah melihat masalah Kadin Indonesia. Atau sebaliknya pemerintah bersikap mendua dalam melihat masalah Kadin.
“Saya berharap bapak Presiden Jokowi secepatnya ambil keputusan terhadap dualisme Kadin Indonesia. Akan tetap mempertahankan Keppres 18 tahun 2022 atau akan terbitkan Keppres baru,” ujar Awe.
Sebelumnya, Ketum Kadin hasil munaslub Anindya Bakrie bertemu Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Dalam pemberitaan disebutkan bahwa Anin dan Amram Sulaiman membahas kerjasama bilateral.
Anin juga berkunjung ke Kementerian Perindustrian untuk menjalin kerjasama biletaral dengan Kadin Indonesia versi munaslub
Sikap Anin ini, menurut Awe, sebagai bagian dari propogandanya sebagai Ketua Kadin hasil munaslub, Sabtu (13/9/2024).
Dalam pandangan Awe, pertemuan kedua tokoh ini sama dengan cipta kondisi bahwa pemerintah sudah menerima keabsahan Kadin hasil munaslub. Padahal pemerintah belum menerbitkan Keppres baru Kadin Indoenesia. (*)
Rizal Basri
Editor : Tata Tanur.
