Jakarta – Politisi senior yang juga pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Senin 22 November 2021. Pertemuan Yusril dengan Jokowi ini, membahas berbagai hal, khususnya rencana Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Dalam pertemuan yang juga dihadiri Mensesneg Pratikno itu, Yusril mengemukakan niatnya untuk membantu Presiden mendalami berbagai permasalahan hukum tentang IKN. Seperti diketahui, saat ini terkait IKN, RUU-nya sedang dibahas dengan DPR.
“Permasalahan hukum itu antara lain adalah kepastian hukum mengenai pertanahan di IKN,” kata Yusril, dalam pesan singkatnya, Senin 22 November 2021.
Yusril yang juga menjadi lawyer beberapa perusahaan pengembang raksasa dalam dan luar negeri akan mengorganisir peranan swasta yang ingin membangun commercial area di IKN. Karena, Commercial Area, merupakan salah satu bagian penting dari berdirinya suatu Ibu Kota Negara.
Nantinya dala pembangunan Commercial Area, pembiayaan sepenuhnya dilakukan oleh Pihak swasta. Semua pembangunan itu tentunya akan disesuaikan dengan peruntukan lahan mengikuti master plan IKN yang dibuat Pemerintah.
“Tanpa pengembangan commercial area, IKN bisa menjadi kota hantu,” ujar Yusril.
Rencana pembangunan ibu kota baru
Yusril menambahkan, pihak swasta ini sedikitpun tidak ingin memberatkan dan membebani Pemerintah.
Yusril menambahkan, pihak swasta ini sedikitpun tidak ingin memberatkan dan membebani Pemerintah. “Mereka ingin menanam modal dan membayar lahan sesuai ketentuan Pemerintah,” ujar Yusril.
Sementara Presiden Joko Widodo menyambut baik masukan dan pendapat terkait pembangunan IKN ini. Terkait aspek-aspek hukum, Presiden menyerahkan detil-detil permasalahannya untuk didiskusikan dengan Mensesneg Pratikno dan Menteri PPN/Ketua Bappenas Suharso Manoarfa.
“Presiden sangat antusias membahas IKN dan berharap pembangunan IKN dan kepindahan Ibu Kota ke Kaltim tersebut berjalan sesuai rencana,” ujar Yusril.
Rizal Tanur
