KUASA Hukum Kadin Indonesia Hamdan Zoelva didampingi WKU Kominfo Kadin Indonesia Firlie H Gunandito dan WKU Hukum dan HAM Kadin Indonesia memperlihatkan bukti tidah sahnya Munaslub Kadin Indonesia yang digelar Sabtu (14/9/2024) lalu. (Foto : Dok)
JAKARTA – Wakil Ketua Umum Kadin Sumbar Awaluddin Awe mengingatkan Kadin Propinsi tidak gampang tersulut isu bahwa Arsjad Rasjid tidak komunikatif dengan pemerintah baik yang lama maupun pemerintah baru dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
“Fakta ini perlu didalami sebab jangan sampai isu Arsjad Rasjid tak komunikatif dipakai untuk mengalihkan dari tak terpenuhinya syarat Munaslub Kadin Indonesia,” kata Awaluddin Awe, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/9/2024).
Menurut WKU Kominfo Kadin Sumbar ini, dalam sebuah pernyataan Ketua Umum Kadin Aceh Iqbal di sebuah media bahwa alasan Kadin Propinsi melakukan Munaslub adalah dikarenakan Arsjad Rasjid tidak komunikatif dengan pihak pemerintah, terutama dengan pemerintahan baru.
Alasannya juga karena Arsjad Rasjid pernah menjabat sebagai Ketum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud. Posisi Arsjad ini dianggap mengganggu hubungan pemerintah dengan Kadin Indonesia.
Awe, demikian akrab dipanggil, menilai pernyataan Ketum Aceh itu seperti tidak mengetahui proses Arsjad menjadi Ketua TPN Ganjar Mahfud.
“Padahal mas Arsjad jadi Ketua TPN atas restu dari Ketua Kadin Propinsi se Indonesia. Dan bahkan mas Anin sendiri juga hadir dalam pertemuan tersebut. Kok sekarang bicara tak komunikatif. Kalau Ganjar Mahfud terpilih gimana? Apa tidak komunikatif juga,?” tanya Awe
Dia meminta Kadin Propinsi memilah interes dan kepentingan Kadin dalam kasus Munaslub. Sudah jelas bahwa Munaslub cacat secara hukum, maka Kadin Propinsi harus meluruskan dulu proses administrasinya.
Kedua pihak harus duduk bareng membahas proses munaslub ini. Sebab sikap ngotot tidak menyelesaikan masalah. Yang ada malah membuat Kadin terbelah sampai ke bawah.
Awe juga mengingatkan Ketua Kadin Propinsi agar juga mempertimbangkan perasaan Ketua ketua Kadin kabupaten kota melihat kasus munaslub.
Jangan sampai Ketua kadin propinsi beranggapan bahwa mereka setuju dengan tindakan makar Kadin Propinsi ini. Bisa jadi kadin di kabupaten kota di Kadin Propinsi yang mendukung munaslub malah tidak setuju dengan pilihan Kadin Propinsi.
“Saya pernah ditelpon oleh beberapa Ketua Kadin kabupaten kota tentang munaslub Kadin Indonesia. Mereka memberikan pandangan tentang situasi yang terjadi. Jadi tolong berhati hati dalam menangani masalah munaslub ini,” ujar Awe.
Menurut Awe, Ketum Kadin Arsjad Rasjid dalam setiap kesempatan menjelaskan bahwa hubungan dirinya dengan Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak terganggu sama sekali.
Arsjad malah secara tegas mengatakan bahwa saat dirinya ditunjuk menjadi Ketua TPN Ganjar Mahfud sempat mengatakan kepada dirinya untuk bersama dan bergotong royong membangun Indonesia.
Secara spesifik Arsjad juga menjelaskan bahwa Kadin Indonesia telah bekerjasama dengan tim peningkatan gizi pemerintah dalam rangka mencegah stunting.
Selain itu, kata Awe mengulas ulang pernyataan Arsjad Rasjid bahwa dirinya juga sedang merancang strategi pertumbuhan ekonomi 8 persen melalui program white paper Indonesia 2024-2029 sebagai penjabaran dari program Indonesia Emas 2024.
Awe juga menekankan bahwa sejumlah program ekonomi dijalankan pemerintah juga berasal dari kontribusi dari Kadin Indonesia seperti pengelolaan bonus demokrasi dan hilirisasi.
“Seharusnya Kadin Propinsi melihat dimensi program pemerintah ini sebagai bentuk bahwa Kadin Indonesia dibawah kepemimpinan Arsjad Rasjid dibutuhkan pemerintah. Jangan malah dibalik,” tukas wartawan senior ini pula.
Seperti dilaporkan sejumlah 14 Ketua Kadin Propinsi dan 23 Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin Indonesia melaksanakan Munaslub di Hotel St Regist Jakarta, Sabtu (14/9/2024) dan menetapkan Andinya Bakrie yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Kadin menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia.
Sementara itu 21 Ketua Umum Kadin Propinsi telah menyampaikan penolakan terhadap munaslub dan menyatakan setia kepada Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia hasil Munas Kendari periode 2021-2026.
Saat ini pemerintah masih menunggu penyelesaian konflik internal Kadin Indonesia. Menkumham telah menyatakan sikap netral dalam kasus Kadin.
Malah terakhir Presiden Jokowi meminta masalah Kadin Indonesia diselesikan secara internal dan tidak perlu meminta presiden campur tangan. (*)
Rizal Basri
Editor : Tata Tanur
