Ekonom Unand Tanggapi Tarif Trump, Syafruddin Karimi : Berlakukan Tarif Sama untuk Barang AS

PROF DR SYAFRUDDIN KARIMI
(foto : kredit Mimbar Sumbar/HI/Awe)

JAKARTA – Seorang Ekonom Senior asal Universitas Andalas (Unand) Padang, Prof Dr Syafruddin Karimi menegaskan pemerintah tidak perlu panik menanggapi pemberlakuan tarif 32 persen untuk ekspor barang Indonesia ke Amerika.

Sebaliknya dia menyarankan pemerintah Indonesia untuk memberlakukan tarif ekspor yang sama untuk produk asalan Amerika yang dikirim ke Indonesia.

“Mengapa harus mengirim delegasi besar ke Washington untuk menanggapi kebijakan tarif pemerintah Amerika Serikat itu. Cukup berlakukan saja tarif yang sama untuk produk AS yang dikirim ke Indonesia. Itu sudah bisa menjawab kebijakan tarif Presiden Trump,” tulis Syafruddin Karimi kepada Harianindonesia.id, Jumat (4/4/2025).

Sebelumnya Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif ekspor komoditi asalan 58 negara ke Amerika, termasuk Indonesia dengan besaran 32 persen.

Pemerintah Indonesia menanggapi kebijakan Trump ini dengan mengirim delegasi besar ke AS untuk membahas kenaikan tarif radikal oleh Trump tersebut.

Menurut Ekonom Senior Unand ini, Pemerintah Indonesia tidak perlu membuka secara rinci dokumen tarif yang secara faktual diberlakukan terhadap produk impor dari Amerika Serikat.

“Kita bisa menyatakan bahwa Indonesia menerima tarif resiprokal sebesar 32% dari AS, dan sebagai balasan, kita juga menerapkan tarif 32% untuk produk AS yang masuk ke pasar Indonesia.” paparnya.

Pemerintah telah menurunkan tarif tersebut dari sebelumnya 64% demi menciptakan keseimbangan, sehingga kedua belah pihak menerapkan tarif pada tingkat yang sama.

Menurut Prof Syafruddin Karimi, Pemerintah Indonesia harus memahami bahwa kebijakan tarif Trump bukan semata-mata tentang tarif dalam pengertian ekonomi yang biasa kita pelajari, tetapi lebih sebagai instrumen geopolitik.

Indonesia sebenarnya memiliki posisi tawar yang kuat dalam konteks geopolitik, terutama karena letak strategis wilayah perairan kita. Dalam hal ini, strategi China tampaknya patut untuk kita tiru.

Oleh sebab itu, kata dia, jika Indonesia ingin tampil lebih strategis, maka pemerintah bisa membuka koridor tarif nol.

“Artinya, kita menawarkan tarif nol untuk ekspor dari AS ke Indonesia, dan pada saat yang sama kita meminta perlakuan tarif nol terhadap ekspor kita ke AS.” papar Syafruddin Karimi pula.

Dalam kaitan itu, menurut dia, Indonesia tidak perlu mengirim delegasi besar ke Washington untuk melakukan negosiasi panjang dengan Trump.

“Pemerintah cukup menyatakan tarif yang setara atau equal tariff rate dan menyatakan dukungan terhadap semangat perdagangan yang adil (fair trade) sebagaimana diklaim oleh Trump.” tutur Syafruddin Karimi lagi.

Dalam konteks ini, ujar Guru Besar Fakultas Ekonimi Unand itu, strategi tersebut merupakan dominant strategy bagi Indonesia.

Menurut dia lagi, Pemerintah harus mengambil langkah lebih awal (first move), merumuskan terlebih dahulu kepentingan nasional yang ingin dicapai, dan secara terbuka menyampaikan tawaran yang jelas kepada AS.

Pemerintah cukup membaca keinginan dan arah kebijakan Trump yang telah diumumkan secara publik, lalu secara proaktif merespons dengan pendekatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

SIMAK JUGA :  Survei Litbang Kompas: Jokowi-Ma'ruf 49,2%, Prabowo-Sandi 37,4%

Sebab itu Syafruddin lebih cenderung Pemerintah melakukan pendekatan equal tariff rate dan zero tariff corridor. Sebab itu adalah cerminan dari diplomasi yang asertif namun konstruktif.

“Daripada terjebak dalam perang dagang yang merugikan semua pihak, Indonesia justru berpeluang memosisikan diri sebagai aktor yang mendorong fair trade dengan argumentasi yang logis dan berbasis keadilan.” katanya.

Lebih jauh Syafruddin Karimi menyatakan bahwa strategi ini tidak hanya responsif terhadap tekanan Trump, tetapi juga membuka peluang untuk redefinisi posisi Indonesia dalam arsitektur ekonomi global.

Sebab langkah ini, lanjutnya, jika dikomunikasikan dengan baik dan dibarengi dengan reformasi struktural di dalam negeri, akan memperkuat resiliensi ekonomi Indonesia dan membuka jalan menuju kemitraan global yang lebih berimbang.

Ekonom Meradang

Dari kutipan CNNIndonesia, sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif baru, muncul spekulasi bahwa nilainya didapat berdasarkan hasil hitungan Kecerdasan Buatan (AI).

Trump pada Rabu (2/4) waktu setempat mengumumkan dua tarif baru. Tarif pertama adalah universal senilai 10 persen yang berlaku untuk 180 negara, dan tarif kedua adalah resiprokal (timbal-balik) yang berlaku untuk 60 negara yang nilainya berbeda-beda.

Saat mengumumkan tarif resiprokal, Trump memegang papan yang berisikan dua kolom, yaitu kolom tarif yang dikenakan suatu negara terkait untuk AS, dan kolom tarif resiprokal dari AS yang nilainya separuhnya.

Trump tidak pernah menjelaskan secara rinci asal-usul angka di kolom pertama.

Dikutip dari The Verge, angka itu disebut sama dengan perhitungan yang disederhanakan yang ditanyakan kepada AI Chatbot.

Hal ini diungkap oleh Ekonom James Surowiecki yang coba merekayasa ulang pertanyaan tersebut.

Menurutnya, tarif yang diumumkan Trump sama dengan angka defisit perdagangan suatu negara dengan AS yang dibagi dengan total ekspor mereka ke AS.

“Lalu bagilah angka itu menjadi dua, dan Anda akan mendapatkan tarif timbal balik yang didiskon yang siap pakai,” dikutip dari The Verge, Jumat (4/4).

Gedung Putih menolak temuan itu dan mengungkap rumus yang mereka gunakan. Tetapi seperti yang diberitakan Politico, rumus tersebut tampak seperti versi ‘hiasan’ dari metode Surowiecki.

Pemerintahan Trump diduga menggunakan AI karena perhitungan tarif ini harus diselesaikan dalam waktu singkat, sehingga mereka tergoda oleh AI.

Sejumlah pengguna X dilaporkan juga menyadari hal itu. Jika bertanya dan meminta ChatGPT, Gemini, Claude, atau Grok untuk memecahkan defisit perdagangan dan menempatkan AS pada level yang setara, mereka akan memberikan rumus defisit dibagi ekspor.

The Verge menguji dengan menanyakan kepada chatbot “cara mudah bagi AS untuk menghitung tarif yang harus dikenakan pada negara lain guna menyeimbangkan defisit perdagangan bilateral antara AS dan masing-masing mitra dagangnya, dengan tujuan mendorong defisit perdagangan bilateral menjadi nol.”

Keempat platform tersebut memberi rumusan dasar yang sama. (*)

Awaluddin Awe
awal.batam@gmail.com