KETUM Kadin Indonesia Arsjad Rasjid tetap bersemangat menggulirkan wacana Munas sebagai bagian dari upaya penyatuan Kadin Indonesia. Upaya Arsjad ini didukung oleh 21 Kadin Propinsi dan 225 Asosiasi dan Himpunan Perusahaan yang tergabung di Kadin sebagai Anggota Luar Biasa (ALB). Foto momen Arsjad bersama 21 Ketum Kadin Propinsi, 15 September 2024 di Hotel JS Luwansa Kuningan Jakarta. (Foto : dok)
JAKARTA – Meski terkesan dicuekin Anindya Bakrie, Ketua Umum Kadin Indonesia hasil Munas Kendari 2021 Arsjad Rasjid terus gulirkan rencana Rapimnas dan Munas sebagai upaya menyatukan Kadin.
Pelaksanaan Munas awalnya adalah hasil kesepakatan Arsjad dan Anind di rumah Menteri ESDM Bahlil Lahadia, 27 September lalu, untuk mencairkan situasi Kadin yang terbelah karena Munaslub Kadin 14 September 2024.
Namun kesepakatan ini dilanggar oleh Anin dengan terus menjalankan kepemimpinan di Kadin hasi Munaslub, termasuk membentuk kepengurusan 50 persen.
Menariknya, Anin malah menarik adik Presiden terpilih Hashim Djojohadikusomo sebagai Ketua Dewan Penasihat Kadin hasil Munaslub, sebagai sinyal bahwa Kadin yang dipimpinnya sudah berada dibelakang pemerintahan yang dipimpin Prabowo Subianto.
Bahkan, tanpa ada konfirmasi Anin menempatkan Arsjad sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin yang dipimpinnnya.
Tetapi Arsjad Rasjid dalam satu penjelasannya kepada wartawan di salah satu tempat di Jakarta mengatakan bahwa dirinya tetap akan melaksanakan Rapimnas dan sekaligus Munas.
Sebab hanya dengan menggelar Rapimnas dan Munas itu proses penyatuan Kadin bisa dilakukan. Jika tidak maka Kadin akan terbelah dan melanggar isi Keppres 18 tahun 2022 tentang Satu Kadin Indonesia (SKI).
“Prosesnya jalan terus, itu adalah bagian dari prosesnya. Saya sudah mengumumkan pada Anggota Luar Biasa (ALB), dan sekarang pada pengurus Kadin, saya bilang siapkan proses Munas tersebut, supaya Munas ini bisa dipercepat,” kata Arsjad dikutip dari Kompas dan Antara, Jumat (18/10/2024).
Arsjad menyampaikan, terdapat banyak tahapan yang harus dilewati untuk mencapai Munas, mulai dari konvensi dari ALB, verifikasi dan lainnya.
Menurut Arsjad, Munas tersebut harus berjalan sebagaimana mestinya guna mencari solusi yang sudah disepakati, salah satunya agar tidak ada lagi dualisme dalam tubuh internal Kadin.
“Munas ini harus berjalan guna mencari solusi yang tadi sudah disepakati, supaya menjadi satu Kadin, jangan sampai dualisme,” ujarnya.
Untuk tanggal pelaksanaan Munas, lanjut Arsjad, akan ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan.
“Tanggalnya ditentukan oleh pemerintah, tapi kalau dari konteks kita sepakat itu. Tapi kalau untuk persiapannya, kita siapin dulu, jadi kalau sudah siap, tinggal anytime,” ucap Arsjad.
Diketahui sebelumnya, pada awal Oktober 2024, Kadin menggelar rapat konsolidasi dengan 238 Anggota Luar Biasa (ALB) untuk memperkuat koordinasi dan persiapan menuju Musyawarah Nasional (Munas) IX Kadin.
Rapat konsolidasi ini menegaskan komitmen Dewan Pengurus Kadin Indonesia untuk menjalankan kesepakatan antara Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, dengan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Anindya Bakrie, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang dilakukan pada Jumat (27/9/2024).
Sesuai kesepakatan tersebut, solusi atas dinamika di Kadin adalah menggelar Munas setelah pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan Munas disesuaikan dengan arahan pemerintah.
Kadin di tingkat pusat maupun daerah akan fokus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Perpecahan Meluas ke Daerah
Perpecahan di tubuh Kadin kini meluas sampai ke daerah. Salah satunya terjadi di Jawa Barat. Baru saja Musprop VIII Kadin Jabar selesai memilih Armel Faiq Rusdy, Kadin Anin kemudian menunjuk Jayabaya, sebagai Plt Kadin Jabar.
Kondisi ini menunjukan bahwa medan pertempuran Arsjad dan Anin sudah berpindah ke Kadin Propinsi.
Sampai saat ini Arsjad masih kokoh didukung 21 Kadin Propinsi, termasuk Kadin Jabar yang kini dipimpin Armel. Dalam waktu dekat sejumlah Kadin Propinsi lain juga akan melaksanakan pemilihan ketua umumnya. Dapat dipastikan kedua Kadin akan berebut pengaruh disana.
M Irfan, Ketua Kadin Bengkulu, menegaskan bahwa kesepakatan dirinya bersama 20 Kadin Propinsi lainnya mendukung Arsjad pada dasarnya adalah mendukung konstitusi Kadin.
“Sebab tidak mungkin proses alih kepemimpinan di Kadin dilakukan secara inkonstitusi. Sebab itu kami mendukung penyatuan Kadin ini melalui mekanisme Munas, setelah sebelumnya diputaskan di dalam Rapimnas apa saja yang akan dibahas di dalam Munas,” ujar M Irfan.
Perpecahan secara psikologis juga terjadi di Kadin Propinsi yang mendukung Anindya. Ternyata tidak semua pengurus setuju mendukung Anin dengan mekanisme yang salah. Sebab Anin adalah senior yang menjabat WKU OKK Kadin sebelumnya.
Mereka berpendapat keliru jika Anin dijerumuskan menjadi Ketum Kadin dengan cara inkonstitusional. “Malulah kita,” kata WKU Kadin Sumbar Awaluddin Awe singkat dalam satu kesempatan di Jakarta, Jumat.
Dia berharap Anin dapat menurunkan kadar egonya untuk menerima tawaran konstitusi sebagai akhir dari dualisme Kadin Indonesia.
“Semua orang tau seperti apa proses yang terjadi di Kadin Indonesia saat ini. Semua menyesali kenapa Kadin terlibat perpecahan seperti ini. Sebab itu sebelum dinilai sebagai organisasi yang tidak kredible sebaiknya Anin ikut Munas. Kalau Anin dipercaya pasti akan dipilih peserta Munas,” pungkas Awe mengakhiri. (*)
Rizal Basri
Editor : Tata Tanur
